KABARBURSA.COM - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa target produksi atau onstream dari Blok Tuna berpotensi mundur dari 2026 ke 2027, menyusul kepergian JJSC Zarubezhneft dari Rusia dari proyek tersebut.
Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, menegaskan bahwa proses investasi di Blok Tuna oleh Harbour Energy selaku operator tetap berlangsung, meski Zarubezhneft meninggalkan proyek tersebut.
"Harbour Energy, sebagai operator, memiliki tanggung jawab untuk meneruskan proyek, terlepas dari situasi mitranya," ujar Dwi di ICE BSD, Selasa (15/5/2024).
Meskipun demikian, Dwi memastikan bahwa ada tiga perusahaan, baik domestik maupun internasional, yang berpotensi menggantikan Zarubezhneft di Blok Tuna.
"Ada perusahaan dari dalam dan luar negeri, terutama karena pasar Tuna terkait erat dengan Vietnam dan berbatasan dengan Indonesia-Malaysia. Jadi, perusahaan-perusahaan dari negara yang memiliki minat terhadap Tuna menjadi kandidat potensial," jelas Dwi.
Sebelumnya, SKK Migas telah mengonfirmasi kepergian Zarubezhneft dari proyek Blok Tuna.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskan bahwa proses farm out, yang merupakan transfer kepentingan dari pemegang izin wilayah kerja kepada perusahaan lain atau konsorsium, sedang berlangsung.
"Kita sudah pasti mengetahui kepergian Zarubezhneft dari Blok Tuna. Sekarang proses farm out dari ZN Asia Ltd, anak perusahaan Zarubezhneft, sedang berlangsung untuk menentukan penggantinya," ujar Hudi dikutip Rabu 15 Mei 2024.
Perusahaan migas asal Inggris, Harbour Energy, telah memutuskan untuk menunda keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) terkait pengembangan Blok Tuna, di Laut Natuna Timur, hingga tahun 2025. Padahal, Pemerintah Indonesia telah menyetujui rencana pengembangan Lapangan Tuna sejak Desember 2022.
Dalam keterbukaan informasi, Harbour mengakui bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini memengaruhi salah satu mitra perusahaan mereka di Blok Tuna, yaitu Zarubezhneft, yang merupakan BUMN Migas dari Rusia.
"Kami berusaha menjalin komunikasi dengan Pemerintah Rusia dan Indonesia untuk mencari solusi terkait masalah ini. Namun, kami tidak berharap dapat mengambil keputusan investasi akhir hingga tahun depan [2024], sehingga FID potensial akan diambil pada tahun 2025," ungkap Chief Executive Officer (CEO) Harbour Energy, Linda Zarda Cook.
Sebagai catatan, Zarubezhneft melalui anak perusahaannya, ZN Asia Ltd, memiliki 50 persen hak partisipasi di Blok Tuna, bersama dengan Harbour Energy Group melalui anak perusahaannya, Premier Oil Tuna BV, yang juga memiliki 50 persen hak partisipasi. Proses penggantian investor dilakukan melalui skema bisnis ke bisnis (B2B).
Blok migas yang terletak di lepas pantai Natuna Timur tersebut dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris, Premier Oil Tuna BV, yang merupakan anak perusahaan Harbour Energy Group dengan 50 persen hak partisipasi, dan Zarubezhneft, melalui ZN Asia Ltd., yang memiliki 50 persen hak partisipasi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas sebesar 100 hingga 150 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional diperkirakan mencapai US$3,07 miliar atau sekitar Rp45,4 triliun.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.