Sektor Properti Diterjang Gelombang NPL

KABARBURSA.COM - Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan di sektor properti tercatat merangkak naik sejak awal tahun 2024. Padahal, secara total industri, NPL perbankan justru mengalami perbaikan.

Menilik data Bank Indonesia (BI), NPL properti per April 2024 tercatat di level 2,72 persen. Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya di level 2,61 persen dan bahkan lebih tinggi dari periode April 2023 di level 2,64 persen.

Sementara itu, NPL gross perbankan industri secara keseluruhan per Maret 2024 tercatat 2,25 persen. Ada sedikit perbaikan dari periode sama tahun sebelumnya yang berada di level 2,49 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro menilai bahwa kondisi NPL properti masih dalam kondisi yang normal. Menurutnya, sektor properti tak akan terpengaruh dengan guncangan global yang terjadi saat ini.

Tak hanya itu, ia bilang bahwa pihaknya sudah melakukan focus group discussion (FGD) dengan para asosiasi pengusaha-pengusaha properti. Di mana, para pengusaha ini masih optimistik kalau risiko KPR tetap dapat dikendalikan.”Jadi mereka yakin bisa menjaga risiko kredit yang dimiliki dan tetap menggenjot KPR,” ujar Solikin.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa selama empat hingga lima tahun terakhir, BTN telah menstabilkan antara pertumbuhan kredit dengan kualitas kredit. Di mana, portofolio kredit BTN paling banyak di sektor properti.

Ia bilang untuk menjaga risiko kredit KPR saat ini, BTN selalu menjaga rasio pencadangan di level 150 persen. Tak berhenti sampai di situ, Nixon menambahkan bahwa rasi pencadangan akan digenjot hingga 200 persen. ”Di sisi lain, NPL nya juga turun sehingga pencadangan juga gak terlalu dipakai,” ujarnya, belum lama ini.

{

"width": "100 persen",

"height": "480",

"symbol": "ECONOMICS:IDHPI",

"interval": "D",

"timezone": "Etc/UTC",

"theme": "light",

"style": "1",

"locale": "en",

"hide_top_toolbar": true,

"allow_symbol_change": false,

"save_image": false,

"calendar": false,

"hide_volume": true,

"support_host": "https://www.tradingview.com"

}

Tak hanya itu, ia menginginkan NPL yang dimiliki BTN bisa konsisten turun. Artinya, ia ingin menjaga agak NPL BTN tidak mengalami naik turun dengan volatilitas yang tinggi. ”Jadi kita tidak greedy terlebih dulu untuk kejar laba, tapi emang jaga pencadangan,” tambahnya.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn bilang, saat ini BCA mencatat NPL kredit properti tetap terjaga, baik itu segmen apartemen maupun rumah tapak. Namun, ia tak menyebutkan secara detil kondisi NPL di segmen tersebut.

Hera hanya bilang NPL BCA secara keseluruhan berada di angka 1,9 persen pada kuartal I-2024. Sebagai perbandingan, NPL BCA pada periode sama tahun lalu ada di level 1,8 persen. “Upaya BCA dalam menjaga kredit properti dengan pemanfaatan data analytics dan pengenalan nasabah yang lebih dekat dari cabang,” tandasnya.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masuk kategori bermasalah/macet atau non performing loan (NPL) tercatat mencapai Rp 14,87 triliun per Maret 2024.

Angka tersebut dikutip dari data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung secara tahunan, jumlah kredit bermasalah tersebut naik 14 persen yoy dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 13,04 triliun.

Sementara itu, jumlah pembiayaan KPR yang disalurkan Bank Umum per Maret 2024 tercatat sebesar Rp 637,90 triliun, tumbuh 8,75 persen yoy dari Rp 586,57 triliun pada tahun sebelumnya.

Jika dihitung kembali, maka setidaknya sebanyak 2,33 persen dari total pembiayaan KPR di Bank Umum mengalami kredit bermasalah.

Di sisi lain jika melihat lebih rinci data Bank Indonesia terkait rasio NPL KPR khususnya segmen rumah tapak, KPR tipe sampai dengan 21 meter persegi mencatatkan tinggi rasio NPL tertinggi dibandingkan yang lainnya, yakni sebesar 3,58 persen per Maret 2024.

Padahal KPR tipe ini merupakan kelompok luas rumah untuk KPR subsidi. Faktanya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih memiliki tingkat kolektibilas yang cukup tinggi meskipun telah diberikan subsidi oleh pemerintah. Maklum saja selain harus membayar kewajiban cicilan tiap bulannya, MBR juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Belum lagi saat ini tengah ramai persoalan Tabungan Perumahan Rakyat mencuat setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja yang harus diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera. Iuran kepesertaannya pun cukup besar dengan penghitungan persentase dari gaji atau upah.

Jika pekerja berpendapatan di atas UMR, maka setiap bulan gajinya dipotong 2,5 persen. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, tentu potongan tersebut sangat memberatkan. Wajar terdapat penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online.

Melihat fenomena Tapera, CELIOS sebagai lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik meluncurkan Policy Brief berjudul “Tapera untuk Siapa? Menghitung Untung Rugi Kebijakan Tapera”.

Dalam risetnya, Celios menilai dampak Tapera lebih untungkan pemerintah dibandingkan pelaku usaha dan pekerja.

Sementara itu Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyampaikan bahwa kebijakan Tapera berdasarkan hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp 1,21 triliun, yang menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional.

“Perhitungan menggunakan model Input-Output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp 1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak, dengan kontraksi sebesar Rp 200 miliar, yang berarti daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha.” Kata Huda dalam keterangannya, Selasa 4 Juni 2024.