KABARBURSA.COM - Harga tiket pesawat ke Singapura diperkirakan akan meningkat karena penerapan kebijakan baru oleh pemerintah Singapura yang mengharuskan penggunaan bioavtur.
Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Kementerian ESDM, mengungkapkan bahwa mulai 1 Januari 2026, semua pesawat yang berangkat dari Singapura diwajibkan menggunakan bioavtur.
"Dengan penerapan kebijakan ini, harga tiket pesawat ke Singapura diperkirakan akan naik. Mulai 1 Januari 2026, pesawat yang terbang dari Bandara Changi akan menggunakan bioavtur sebesar 1 persen, yang biayanya akan dibebankan ke tiket penumpang," jelas Eniya saat berbicara di acara Green Economy Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis, 4 Juli 2024.
Namun demikian, Eniya juga melihat kebijakan ini sebagai peluang bisnis. Menurutnya, Indonesia harus bersiap untuk mengadopsi penggunaan bahan bakar pesawat yang lebih ramah lingkungan.
"Kita harus melihat ini sebagai peluang bisnis dan tantangan. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Pertamina juga sudah mulai mempersiapkan penggunaan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit," ungkapnya.
Peta jalan penggunaan bioavtur di Indonesia telah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), dan berbagai kementerian terkait sedang memberikan masukan untuk menyempurnakan peta jalan tersebut.
"Saat ini, berbagai kementerian sedang dalam proses konsensus untuk memberikan masukan," tutur Eniya.
Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah bekerja sama dalam mengembangkan bioavtur dengan memproduksi bahan bakar J 2.4 yang mengandung 2,4 persen bahan bakar nabati. Uji coba penerbangan pertama menggunakan bioavtur ini dilakukan pada September 2021 dengan pesawat CN 235-220 FTB yang terbang dari Bandung ke Jakarta.
Pada Oktober 2023, Pertamina berhasil melakukan uji terbang dengan bahan bakar campuran avtur dan minyak sawit yang diberi nama Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada pesawat komersial Garuda Indonesia. Uji coba ini dilakukan menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Adi Soemarmo.
Implementasi kebijakan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan di sektor penerbangan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan perusahaan seperti Pertamina, diharapkan Indonesia dapat memimpin dalam inovasi bioavtur di kawasan Asia Tenggara.
Harga Avtur di Indonesia Tinggi
Sementara itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) untuk pesawat atau avtur di Indonesia. Menurutnya, mahalnya harga avtur menjadi salah satu alasan Qatar Airways menghentikan penerbangannya ke Bandara Kualanamu, Medan.
"Memang harga avtur di Indonesia mahal. Salah satu penyebab Qatar Airways menghentikan penerbangan terbang ke Kualanamu karena harga avtur yang sangat tinggi," kata Alvin.
Alvin menjelaskan beberapa alasan di balik mahalnya harga avtur di Indonesia. Pertama, Pertamina memiliki kewajiban untuk menyediakan avtur di bandara-bandara terpencil, yang menyebabkan biaya angkut dan penyimpanan tidak sebanding dengan volume penjualan. Hal ini memerlukan adanya subsidi silang dari pemerintah.
Kedua, harga avtur untuk penerbangan domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, sementara penerbangan internasional bebas dari pajak ini.
"Ketiga, pemerintah telah membuka peluang bagi penyedia avtur selain Pertamina dengan syarat mereka juga harus memasok ke bandara-bandara di pelosok. Namun, mereka hanya ingin beroperasi di lima bandara besar, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Denpasar, Sultan Hasanuddin, dan Kualanamu," ungkap Alvin.
Keempat, harga avtur termurah berada di Bandara Soekarno-Hatta dan Batam. Di Bandara Halim Perdanakusuma, harga avtur memiliki selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan Bandara Soekarno-Hatta.
Alvin Lie menambahkan, semakin jauh jarak bandara dari Jakarta, semakin mahal harga avtur.
"Kelima, Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengutip persentase dari penjualan avtur sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), meskipun mereka tidak memiliki peran dalam proses ini, hanya memungut biaya," tandasnya.
Mengenai usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal perlunya revisi kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019, Alvin meyakini bahwa KPPU lebih memahami detail yang perlu direvisi serta pihak-pihak yang mempengaruhi harga avtur.
"Ketua KPPU pernah menjadi Kepala BPH Migas, seharusnya dia lebih tahu detailnya dan instansi mana saja yang membebani harga avtur di Indonesia," pungkas Alvin.
Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, menyatakan pentingnya evaluasi ulang formulasi avtur, terutama besaran konstanta yang mencapai Rp3.581 per liter dan pajak PPh22 yang dikenakan untuk produk avtur domestik.
Berdasarkan data, dengan mengurangi konstanta tersebut menjadi Rp2.000 per liter, diperkirakan biaya BBM penerbangan dapat dihemat hingga Rp24,8 triliun, yang diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat dalam periode yang sama.
Dampak dari kebijakan ini adalah harga avtur di Indonesia menjadi lebih tinggi dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, di mana terdapat 5-6 penyedia avtur yang membuat harga lebih murah karena distribusi yang lebih efisien. (*)