KABARBURSA.COM - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) mengungkapkan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau di Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar.
Menurut data dari LTKL, untuk membangun model ekonomi yang menekankan pada inovasi berbasis alam yang ramah sosial dan ramah lingkungan dengan mendorong tumbuhnya usaha UMKM lestari yang berfokus pada pengembangan produk bernilai tambah dari potensi komoditas lestari, setidaknya ditemukan empat persoalan.
"Keempat itu adalah kurangnya akses pendanaan produksi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses transfer teknologi, serta akses pasar dan jaringan logistik," kata Deputy Head Partnership, Communication, and Resource Mobilization LTKL Vitri Sekarsari, di Jakarta, Kamis, 4 April 2024.
Oleh karenanya, tutur Vitri, LTKL dan KEM mencoba menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir yang diambil contoh dari kabupaten mitra LTKL. Dengan berkolaborasi bersama Supernova Ecosystem, pemetaan potensi daerah dan pelaku rantai nilai dapat tergambar berdasarkan konsep rantai nilai atau value chain collaboration canvas (VC3).
"Dari pemetaan itu, di bagian hulu, mengambil sembilan anggota kabupaten lestari, utamanya Kabupaten Sintang, Siak, dan Sigi, serta mitra multipihak LTKL untuk melakukan pemetaan potensi komoditas dan potensi pengembangan produk inovasi berbasis alam. Produk tersebut ialah yang berbasis komoditas agroforestri, aquaculture, bambu, kopi, kakao, kelapa, dan jasa ekosistem," ujarnya.
Selanjutnya merupakan tahap sentra inkubasi, inovasi, dan produksi di lima Kabupaten Musi Banyu Asin, Siak, Sintang, Sanggau, Sigi. Saat ini telah ada lebih dari 193 UMKM yang difasilitasi oleh LTKL dan mitra termasuk Supernova Ecosystem dan KEM untuk menjalani proses inkubasi menjadi UMKM hijau.
Dari 193 UMKM tersebut saat ini ada sekitar 45 UMKM yang mendapatkan pendampingan intensif selama 1-2 tahun terakhir untuk menjadi UMKM yang ready investment.
"Beberapa UMKM seperti Alam Siak Lestari, dan Pinaloka di Siak, ataupun SSL dan Kalara Borneo berhasil mendapatkan akses pasar dan transaksi di pasar nasional maupun akses pendanaan melalui program bisnis matching, inkubasi usaha, riset pasar dan pendampingan intensif," ungkap Vitri.
Lebih lanjut di bagian hilir, LTKL melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dalam mendorong akses pada keuangan dan pasar.
"Dengan meluncurkan dan mengarusutamakan Panduan Investasi Lestari sebagai basis legal transformasi bisnis termasuk UMKM ke praktik yang lebih lestari," terang Vitri.
"Selain itu, LTKL bekerja sama dengan APKASI, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP mendorong produk UMKM lestari masuk dalam sistem e-katalog dan e-procurement," imbuhnya.
Sementara itu tantangan dalam mengembangkan UMKM hijau atau bisnis berkelanjutan, baik yang dialami oleh pemilik usaha maupun oleh pemilik modal, diamini ahli ekonom dan lingkungan Mubariq Ahmad.
“Tantangan pertama, untuk mengembangan UMKM Hijau dari segi penyedia dana, yaitu belum banyaknya pendanaan dari pemerintah yang berfokus untuk pengembangan UMKM Hijau dan terbatasnya ketersediaan fasilitas investasi berdampak untuk pemilik usaha,” kata dia.
Tantangan kedua, ucap Mubariq adalah tidak adanya kesadartahuan terhadap penggunaan bank konvensional dan kemampuan untuk mengaksesnya dari pemilik usaha. Sebab itu, ia menyatakan bahwa para pemilik UMKM perlu diberikan akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi berkelanjutan.
"Mereka diberikan akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses pada teknologi, dan pada akses pasar,” tambahnya.
Meski begitu, Mubariq meyakini Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan bisnis keberlanjutan.
“Hingga kini, UMKM mampu berkontribusi terhadap 61 persen pendapatan domestik bruto (PDB) negara," pungkasnya.