KABARBURSA.COM - Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo Subianto mulai mengguncang sejumlah elite partai politik dan organisasi profesi. Kasus terbaru menimpa Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di mana posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin terancam oleh kubu Anindya Bakrie yang menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akhir pekan lalu.
Arsjad dan Anindya adalah dua rival lama yang sebelumnya bersaing ketat dalam pemilihan Ketua Umum Kadin pada Munas 2021. Dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden 2024, keduanya juga berada di kubu yang berbeda. Arsjad mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bahkan menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional mereka. Sementara itu, Anindya hadir dalam Konsolidasi Nasional yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Hasil Pilpres 2024, yang berakhir dengan kemenangan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara sekitar 58 persen, membawa perubahan besar dalam peta politik. Beberapa lembaga, termasuk partai politik dan organisasi profesi, mulai bergeser mengikuti arah kekuasaan baru. Tak hanya Kadin, Golkar juga mengalami perubahan mendadak dalam kepemimpinan melalui Munas yang dilakukan secara tiba-tiba.
Bahlil naik ke Pucuk Beringin
Dalam Munas Golkar, Bahlil Lahadalia ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Umum baru, menggantikan Airlangga Hartarto yang secara mendadak mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri Airlangga masih menjadi teka-teki, meskipun prestasi Partai Beringin di bawah kepemimpinannya cukup baik. Pada Pemilu 2024, Golkar berhasil memperoleh 102 kursi, hanya terpaut 8 kursi dari PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.
Pergantian kepemimpinan ini mengubah dinamika politik, khususnya menjelang Pilkada 2024. Beberapa kader senior Golkar tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah karena pergeseran dukungan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Contohnya, Airin Rachmi Diany sempat mengalami penarikan rekomendasi oleh Bahlil, meskipun akhirnya kembali mendapat restu. Sementara itu, Arinal Djunaidi, Ketua DPD Golkar Lampung, memilih maju sebagai calon gubernur melalui PDI Perjuangan.
Selain itu, perubahan di internal Golkar juga memengaruhi peta politik di tingkat kabupaten dan kota. Tokoh-tokoh seperti Sekar Tanjung dan Dico Ganinduto batal maju dalam Pilkada 2024. Sekar, putri dari politisi senior Golkar Akbar Tandjung, rencananya akan maju sebagai calon Wali Kota Solo namun batal mengikuti arahan DPP Golkar. Dico juga tidak diusung Golkar sebagai calon Wali Kota Semarang. Keduanya tergeser oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju.
Dengan situasi yang terus berkembang, transisi kekuasaan di Indonesia membawa dampak besar pada peta politik nasional. Pergantian tokoh dan perubahan arah dukungan menjadi fenomena yang tidak terelakkan, menandai babak baru dalam dinamika perpolitikan tanah air.
Manuver Politik Pasca Pilpres: PKB hingga Kisruh PDIP
Konflik internal partai politik mencuat pasca Pilpres 2024, tak hanya terjadi di tubuh Golkar, tetapi juga di PKB dan PDIP. Di PKB, ada upaya dari kubu yang didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menggelar muktamar tandingan setelah Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar Bali. Isu ini berkembang di tengah memanasnya hubungan antara Cak Imin dan elite PBNU, seperti Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim persoalan internal PKB telah selesai. Ia menyatakan surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan baru PKB telah terbit. "Ya pastilah, otomatis selesai lah. Itu kan administrasi saja, udah selesai," tegas Cak Imin.
Kisruh di Tubuh PDIP
Di sisi lain, PDIP juga tidak lepas dari polemik. Kepengurusan DPP PDIP untuk masa bakti 2024 hingga 2025 digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini mencuat karena dalam kepengurusan baru terdapat beberapa tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Hubungan antara PDIP dan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, semakin merenggang setelah manuver politik keluarga Jokowi pada Pilpres 2024. Tensi antara PDIP dan Jokowi semakin meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai gugatan terhadap kepengurusan partainya sebagai langkah politik yang dianggap keterlaluan, bukan sekadar upaya hukum. "Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," ujarnya.
Meskipun demikian, isu "cawe-cawe" dalam kepengurusan PDIP segera dibantah. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memastikan Presiden Jokowi tidak pernah terlibat dalam perpanjangan masa bakti pengurus PDIP. "Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar," tegas Ari.
Dengan dinamika politik yang terus berubah pasca Pilpres, sejumlah partai politik kini berada di tengah arus perubahan. Konflik internal yang mencuat di beberapa partai menunjukkan adanya upaya penyesuaian dalam menghadapi situasi politik terkini.
Perebutan Ketua Umum Kadin
Tak hanya partai politik yang diguncang isu Munaslub pasca Pilpres 2024. Organisasi profesi sebesar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga terlibat dalam persaingan perebutan posisi Ketua Umum. Munaslub Kadin kali ini berupaya menggulingkan Arsjad Rasjid dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Anindya menyebut bahwa pihaknya telah mengikuti mekanisme sesuai dengan AD/ART organisasi. "Merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya," jelas Anindya. Sehari setelah Munaslub, kubu Anindya langsung mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam sebuah sarasehan, memperlihatkan dukungan dari pemerintah.
Di sisi lain, kubu Arsjad Rasjid merasa dihambat dalam mengakses kantor Kadin untuk mengadakan konferensi pers. Arsjad menilai hal ini sebagai hak yang seharusnya tidak dilarang. Sementara itu, Supratman mengaku tengah mempercepat proses penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengesahkan kepengurusan Kadin versi Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. "Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," tegas Supratman.
Istana Klaim tak Terlibat
Istana Kepresidenan segera merespons isu ini dengan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internalnya sendiri. "Tidak ada 'cawe-cawe' dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujar Ari.
Meskipun kubu Anindya telah mengadakan pertemuan dengan Menkumham Supratman Andi Agtas, Istana mengaku belum menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait pengangkatan Anindya. Ari menambahkan bahwa proses ini baru dimulai dari Kemenkumham, dan Kemensetneg belum menerima surat tersebut. "Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur," kata Ari.(*)