KABARBURSA.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan empat perintah eksekutif pada Selasa, 8 April 2025 waktu setempat guna menggenjot produksi batu bara di negaranya. Kondisi ini dinilai bisa berdampak ke emiten batu bara di Indonesia, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Muhammad Thoriq Fadilla mengatakan, langkah Trump tersebut menjadi pusat perhatian dunia.
Di tengah tren global yang bergerak menuju transisi energi bersih, ujar Throiq, Trump justru mengambil pendekatan sebaliknya dengan memperpanjang umur pembangkit batu bara tua dengan mencabut berbagai aturan lingkungan dari era Presiden AS sebelumnya, Joe Biden.
"Bahkan mengaktifkan Defense Production Act untuk mempercepat produksi batu bara domestik," ungkapnya kepada KabarBursa.com dikutip, Sabtu, 12 April 2025.
Thoriq menjelaskan alasan utama Trump menandatangani kesepakatan empat perintah eksekutif itu karena adanya lonjakan permintaan listrik akibat pesatnya pertumbuhan pusat data, kecerdasan buatan, dan kendaraan listrik.
"Trump menilai batu bara masih relevan dan bahkan menyebutnya tak bisa dihancurkan, bukan oleh cuaca, bukan oleh bom," katanya.
Jika dikaitkan dengan kondisi sektor batu bara global terutama kinerja emiten di Indonesia seperti PTBA, Thoriq menilai kebijakan ini bisa membawa dampak tersendiri, meski lebih bersifat tidak langsung.
Menurutnya, kebijakan pro batu bara Trump berpotensi menambah pasokan batu bara global, yang pada akhirnya bisa menekan harga. Meski PTBA tidak memiliki eksposur langsung ke pasar Amerika, tekanan harga di pasar internasional bisa berpengaruh terhadap margin keuntungan mereka.
"Terutama karena sebagian besar batu bara Indonesia diekspor ke negara-negara Asia seperti China dan India dua negara yang juga sangat responsif terhadap dinamika pasokan global," ungkapnya.
Di sisi lain jika ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif AS terhadap China makin meningkat, jelas Thoriq, ada peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai mitra energi alternatif bagi China.
"Dalam skenario ini, PTBA justru bisa diuntungkan karena potensi peningkatan permintaan dari Tiongkok untuk diversifikasi pasokan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, langkah Trump bertolak belakang dengan tren global. Menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), pembangkit listrik berbahan bakar batu bara saat ini hanya menyumbang kurang dari 20 persen pasokan listrik AS, jauh turun dari 50 persen pada tahun 2000. Penyebabnya adalah meningkatnya produksi gas alam lewat teknik pengeboran seperti fracking, serta pertumbuhan signifikan energi surya dan angin.
Trump, yang sejak kampanye memang menjual narasi kebangkitan energi domestik, kini juga memanfaatkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act) tahun 1950 untuk memacu produksi batu bara. Perintahnya juga meminta Menteri Energi Chris Wright untuk meninjau apakah batu bara jenis metalurgi (yang biasa dipakai untuk produksi baja) bisa digolongkan sebagai “mineral kritis”. Klasifikasi ini biasanya hanya diberikan untuk mineral bernilai strategis dalam sistem pertahanan berteknologi tinggi.
Jika disetujui, klasifikasi ini bisa membuka peluang penggunaan kewenangan darurat negara guna mempercepat produksi batu bara, termasuk untuk keperluan ekspor atau stok nasional.
Tak hanya itu. Salah satu perintah Trump juga mengarahkan Jaksa Agung AS untuk mengidentifikasi undang-undang lingkungan di tingkat negara bagian yang dianggap menghambat pengembangan sumber daya energi seperti batu bara. Pemerintah federal di bawah Trump bahkan siap turun tangan langsung untuk menghentikan penegakan hukum lingkungan yang dinilai “menghalangi”.
Langkah ini dibarengi oleh pengucuran dana sebesar USD200 miliar dari Departemen Energi untuk mendukung pengembangan teknologi batu bara baru. Ini dilakukan lewat Kantor Program Pinjaman yang selama ini jarang digunakan untuk proyek karbon capture di PLTU.
Lewat perintah eksekutif lainnya, Trump juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri Doug Burgum untuk mencabut moratorium atas sewa tambang batu bara di lahan federal, sebuah langkah yang membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk kembali menambang di tanah milik negara.
Kabar ini langsung bikin saham perusahaan batu bara AS melesat. Saham Peabody (BTU.N) dan Core Natural Resources (CNR.N) masing-masing naik sekitar 9 persen hanya dalam hitungan jam.
Namun, jalan mulus buat batu bara belum tentu tersedia. Banyak pembangkit listrik batu bara di dalam negeri sudah tutup dalam dekade terakhir karena kalah saing dengan energi yang lebih murah dan bersih. Bahkan kalaupun aturan lingkungan saat ini dicabut, investor masih khawatir dengan potensi regulasi baru di masa depan.
Apalagi, batu bara diketahui sebagai bahan bakar fosil paling kotor. Saat dibakar, ia melepaskan karbon dioksida lebih banyak ketimbang bahan bakar fosil lainnya dan turut menyumbang polusi yang memicu penyakit paru-paru dan jantung. Tak heran, pemakaiannya terus ditekan, khususnya di bawah rezim Demokrat seperti mantan Presiden Joe Biden.(*)