Visi dan Misi Lanjutan Destry Damayanti

KABARBURSA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melaksanakan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti pada Senin 3 Juni 2024 kemarin.

Dalam uji kelayakan ini, Destry menguraikan tiga aspek utama dari visi misinya. Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas) dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Menurutnya, pasar keuangan dan pasar valas Indonesia masih relatif dangkal dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Namun, Destry melanjutkan, dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan signifikan pada pasar keuangan dan pasar valas Indonesia, didorong oleh kebijakan BI yang tepat.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi atau kedalaman pasar kita masih relatif rendah. Sebagai contoh, tingkat transaksi derivatif Indonesia hanya sekitar 44 persen dari total transaksi, sedangkan di Malaysia sudah mencapai 80 persen. Volume pasar valas harian kita juga masih di bawah negara-negara sekelompok," jelas Destry dalam rapat uji kelayakan dengan Komisi XI DPR RI.

Ia menekankan bahwa pendalaman pasar pada dua aspek tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, khususnya melalui suku bunga dan nilai tukar.

Lebih lanjut, Destry menegaskan bahwa suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen pelindung yang krusial dalam pembiayaan kegiatan ekonomi di sektor riil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

"Bank Indonesia akan terus berusaha memperkuat kebijakan pendalaman pasar uang. Kami di BI telah menyusun cetak biru untuk pengembangan pasar uang," ujar Destry.

Aspek kedua, adalah penguatan sistem pembayaran dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan. Destry menyoroti pentingnya menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran yang aman, andal, dan terhubung.

Selain itu, memperkuat industri sistem pembayaran yang sehat dengan cara peningkatan manajemen risiko, efisiensi, dan inovasi juga menjadi fokus utama.

Terakhir, memperluas akseptasi digital dengan fokus pada peningkatan jumlah pengguna sistem pembayaran, peningkatan perlindungan konsumen, dan penguatan sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment).

Visi-misi ketiga adalah kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro growth. Destry menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan melalui perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2024.

Dengan demikian, Destry menyatakan bahwa terdapat lima respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang akan ditempuh bersama pemerintah dan industri terkait untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia maju.

Pertama, koordinasi fiskal dan moneter. Kedua, akselerasi transformasi sektor keuangan. Ketiga, akselerasi transformasi sektor riil. Keempat, digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kelima, ekonomi dan keuangan hijau.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan nama Destry Damayanti sebagai kandidat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Destry telah menjabat posisi tersebut untuk periode 2019-2024.

Usulan Jokowi terungkap dari dokumen yang disebarkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, kepada kumparan. "Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden," tulis dokumen tersebut.

Tantangan Sektor Keuangan RI 

Mengutip situs Kemenkeu, Kombinasi kebijakan moneter yang ketat di sejumlah negara, ketegangan geopolitik yang meningkat, dan fenomena El Nino menghadirkan dampak negatif pada performa ekonomi global. Pertumbuhan global pada tahun 2023 diproyeksikan melambat secara signifikan menjadi 3,0 persen dari sebelumnya 3,5 persen pada tahun 2022 (WEO IMF, Oktober 2023).

Meskipun ekonomi AS masih cukup kokoh, tekanan fiskal terus meningkat. Di Eropa, pertumbuhan sangat lemah, terutama Jerman yang mengalami kontraksi dalam beberapa kuartal terakhir. Sementara itu, Tiongkok menghadapi perlambatan dengan masalah di sektor properti, utang pemerintah daerah, dan tantangan struktural terkait penuaan penduduk serta tingginya tingkat pengangguran di kalangan muda. Dampak dari perang dagang dengan AS juga menjadi risiko negatif yang terus dihadapi oleh Tiongkok ke depan.

Indikator PMI manufaktur juga memperkuat tren perlambatan ekonomi global. Sebagian besar negara mengalami kontraksi, termasuk AS (48,2), wilayah Eropa (44,2), dan Jepang (47,7). Hanya sedikit negara yang berada di zona ekspansi, termasuk Indonesia (52,2), Filipina (51,5), dan Tiongkok (50,8).

PMI manufaktur Indonesia pada Desember 2023 bahkan meningkat dari 51,7 pada November, mencerminkan ketahanan dalam aktivitas manufaktur yang didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal ketiga 2023 mencapai 5,05 persen (ytd), terutama didorong oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan dukungan kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Aktivitas investasi juga mengalami peningkatan, didukung oleh kemajuan dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN). Dari sisi produksi, sektor-sektor utama tumbuh positif, terutama manufaktur yang mencatat pertumbuhan 5,2 persen pada triwulan III, didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkap kinerja keuangan domestik yang tinggi juga mendorong kinerja sektor-sektor pendukung pariwisata, seperti transportasi dan akomodasi makanan minuman yang tumbuh dua digit.

"Di tengah tantangan global yang masih signifikan, kita bersyukur bahwa Indonesia berhasil mengelola ekonominya dengan baik. Tidak banyak negara di dunia yang dapat mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen, dan Indonesia menjadi salah satunya. Hingga akhir tahun 2023, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di atas 5 persen. Capaian ini patut diapresiasi dan dipertahankan, tetapi kita tetap waspada menghadapi tahun 2024 yang penuh tantangan," ujar

Inflasi

Inflasi tetap terkendali dalam kisaran target pemerintah. Inflasi tahun 2023 mencapai 2,61 persen (yoy), turun signifikan dari 5,51 persen (yoy) pada tahun 2022. Angka ini merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar periode pandemi tahun 2020 dan 2021.

Koordinasi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta peran efektif APBN sebagai penyerap kejutan menjadi faktor kunci terjaganya inflasi, terutama inflasi pangan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino pada tahun 2023. Pemerintah akan terus memperhatikan inflasi, terutama menghadapi fluktuasi harga pangan di tahun 2024.

Ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global, ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah konsisten selama 43 bulan berturut-turut. Hingga November 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD33,63 miliar.

Surplus neraca perdagangan juga menyokong kinerja neraca transaksi berjalan. Secara kumulatif hingga kuartal ketiga, neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit yang sangat rendah, sebesar USD0,11 miliar atau -0,01 persen PDB, di bawah ambang batas aman -3,0 persen PDB.

Secara keseluruhan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di tahun 2023 juga cukup baik. Sampai dengan kuartal ketiga 2023, defisit NPI mencapai USD2,32 miliar, dan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan meningkatnya arus modal pada kuartal IV 2023. Pemerintah optimis bahwa kinerja ini akan berlanjut di tahun 2024 sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional dan defisit transaksi berjalan yang terjaga.

Aktivitas ekonomi yang meningkat juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran mengalami penurunan signifikan menjadi 5,32 persen pada Agustus 2023 dari 5,86 persen pada Agustus tahun sebelumnya.

Penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, inflasi yang terkendali, dan kebijakan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54 persen pada tahun 2022 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023.

Realisasi sementara APBN tahun 2023 menunjukkan kinerjayang solid dan dapat dipercaya. Sebagai penyerap kejutan, APBN tidak hanya mendukung agenda pembangunan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung berbagai program pembangunan, seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, mitigasi dampak El Nino, persiapan pemilihan umum, pembangunan infrastruktur, dan program prioritas lainnya.

Pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun, atau 12,6 persen di atas target awal APBN 2023, didukung oleh pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 5,9 persen dan peningkatan kinerja PNBP yang signifikan, terutama didorong oleh performa perusahaan BUMN dan inovasi layanan.

Capaian ini tak lepas dari performa yang kuat dalam penerimaan perpajakan, di tengah stabilnya harga komoditas global dan hasil dari reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang diperkenalkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2021.

Belanja negara juga terealisasi optimal, mencapai Rp3.121,9 triliun atau setara dengan 102 persen dari pagu APBN, yang mendukung aktivitas ekonomi, melindungi daya beli, dan mensukseskan berbagai agenda pembangunan. Keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp92,2 triliun, merupakan surplus pertama sejak tahun 2012.

Secara keseluruhan, defisit fiskal pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,65 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari target APBN 2,84 persen, serta defisit fiskal tahun sebelumnya sebesar 2,35 persen dari PDB.

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang signifikan pada tahun 2024, pemerintah Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menjaga kondisi fiskal yang sehat. Ini akan menjadi landasan yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan di tahun 2024. Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2024.

Risiko-risiko global tetap perlu dimonitor dengan cermat, termasuk suku bunga yang tinggi, ketegangan geopolitik, fragmentasi geoekonomi, volatilitas di sektor keuangan, dan risiko peningkatan beban utang bagi negara-negara dengan utang yang tinggi.

Sebagai langkah antisipatif, APBN akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Pemerintah juga akan terus memantau dampak dinamika global terhadap ekonomi domestik dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah.