Indonesia Harus Inisiatif Usulkan Standar Halal Universal

KABARBURSA.COM - Tjoki Aprianda Siregar dari Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya Indonesia mengusulkan standar halal universal.

Termasuk untuk modest fashion, untuk mewujudkan ambisinya sebagai pusat mode Muslim dan industri halal dunia. Saat ini, belum ada standar halal yang bersifat universal di Indonesia, termasuk untuk modest fashion.

Tjoki menjelaskan bahwa dalam cetak biru yang sedang disusun, Indonesia perlu memikirkan dan memasukkan inisiatif untuk mengusulkan standar halal universal. Dia optimistis bahwa dengan inisiatif tersebut, Indonesia dapat mengontrol produk halal busana Muslim dunia dan menjadikannya sebagai benchmark yang diikuti oleh negara lain. Seperti dikutip, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.

Kementerian Luar Negeri memiliki perwakilan di 138 negara yang siap melakukan pemetaan kebutuhan pasar terkait modest fashion Indonesia. Tjoki juga menyoroti pentingnya melakukan market intelligence untuk meneliti pasar luar negeri, termasuk negara-negara Eropa yang semakin tertarik dengan pakaian tertutup.

Dia menyarankan bahwa Indonesia perlu menelaah asal dan harga bahan baku kapas impor agar dapat memproduksi modest fashion dengan lebih kompetitif. Diperkirakan belanja konsumen untuk modest fashion akan mencapai 428 miliar dolar AS pada 2027, naik dari 318 miliar dolar AS pada 2022.

Fixy, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, berharap adanya langkah nyata untuk membangun ekosistem modest fashion di Indonesia. Ada tiga hal yang perlu dipersiapkan: draf keputusan presiden tentang pengembangan modest fashion, masterplan pengembangan modest fashion, dan penyelenggaraan bulan modest fashion.

Kolaborasi Strategis

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kolaborasi strategis untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman pada tahun 2024.

Langkah ini dianggap sebagai upaya penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di dalam negeri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mempercepat proses sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata.

“Kami siap untuk mengakselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata,” ujarnya pada acara daring ‘The Weekly Brief with Sandi Uno’, Senin, 22 April 2024.

Sandiaga menegaskan bahwa rencana strategis Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal kelas dunia telah terwujud pada tahun 2023. Sebagai hasilnya, Indonesia berhasil meraih sejumlah penghargaan sebagai destinasi halal terbaik di dunia.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat memberikan dorongan positif bagi perkembangan ekonomi kreatif.

“Kolaborasi dengan Kemenparekraf merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama bagi pelaku usaha UMKM di daerah desa wisata, guna meningkatkan layanan khususnya di bidang makanan dan minuman,” jelas Aqil Irham.

Selain manfaat ekonomis, sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya pusat kuliner yang telah mendapat sertifikasi halal di daerah wisata, konsumen dapat merasa lebih nyaman dan percaya.

Menurut Aqil, kewajiban mendapatkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman telah diberlakukan sejak tahap pertama pada 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Standar Tertinggi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa memiliki sertifikasi halal adalah suatu keharusan sebagai standar tertinggi bagi sebuah produk.

Indah Suksmaningsih, Pelaksana Tugas Ketua YLKI, menyatakan dukungan terhadap pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenai pentingnya memperoleh sertifikasi halal pada Oktober 2024, yang merupakan langkah krusial untuk memenuhi tuntutan serta harapan konsumen di seluruh penjuru Indonesia.

“YLKI sejalan dengan pandangan Menteri (Zulkifli Hasan) bahwa konsumen berhak atas akses produk yang tak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, dan higienis. Sertifikasi halal menjadi bukti konkret bahwa produk tersebut memenuhi kriteria yang mendasar ini,” ujar Indah dalam pernyataannya di Jakarta, Senin di Jakarta, Senin 13 Mei 2024.

Indah menyoroti kompleksitas dalam proses pemberian sertifikasi halal, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor kuliner, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Menurutnya, usulan untuk menunda penerapan sertifikasi halal memunculkan kekhawatiran yang wajar mengenai kesiapan UKM dalam memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, YLKI menegaskan pentingnya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam meraih sertifikasi halal, sambil memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dijaga selama proses produksi.

Sebagai lembaga yang berkomitmen pada hak dan kesejahteraan konsumen, YLKI meyakini bahwa sertifikasi halal harus mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap prinsip agama, tetapi juga pertimbangan etis, termasuk perlakuan yang manusiawi terhadap hewan.