KABARBURSA.COM-1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Dibuka Kembali dengan Kemudahan Pendaftaran Online
Bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, ada kabar baik yang patut disambut. Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka fasilitasi satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahun ini, menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham di Jakarta.
"Saat Rakernas di Semarang, saya sudah menyampaikan kepada Gus Men (Menag Yaqut Cholil Qoumas), bahwa BPJPH akan kembali membuka Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati untuk satu juta kuota bagi pelaku UMK," ujar Aqil di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id, Jumat 9 Februari 2024.
Menurut Aqil, ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. "Program ini juga masuk dalam Pakta Integritas yang saya tandatangani di hadapan Menag," tambahnya.
Program sertifikasi halal gratis atau Sehati bagi pelaku UMK tahun 2024 ini diberikan dengan kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis, ditopang dengan 62 persen dari total anggaran BPJPH tahun 2024. Selain itu, dukungan juga datang dari anggaran fasilitasi sertifikasi halal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait, termasuk dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Termasuk dengan dukungan nomenklatur anggaran fasilitasi sertifikasi halal dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui terbitnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, serta dari stakeholder yang lainnya. Diharapkan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dapat tercapai kembali," jelas Aqil.
Aqil menambahkan bahwa pendaftaran Sehati sudah dapat dilakukan secara online seperti tahun sebelumnya. Cara mendaftarnya adalah dengan mengunduh aplikasi PUSAKA SuperApps di playstore atau appstore, membaca petunjuk pendaftaran sertifikasi halal yang terdapat pada menu aplikasi tersebut, dan mengisi semua persyaratan yang dibutuhkan.
Selain melanjutkan program Sehati, BPJPH tahun ini juga akan memperkuat infrastruktur penyelenggaraan JPH, termasuk penguatan SDM halal seperti auditor halal, penyelia halal, Pendamping PPH, dan Pengawas JPH. Selain itu, BPJPH juga akan mengakselerasi penilaian Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dengan menargetkan 38 LHLN dapat terselesaikan sesegera mungkin.
Upaya promosi produk halal ke pasar luar negeri, termasuk produk halal UMK, juga akan dilakukan BPJPH melalui keikutsertaan dalam even-even internasional dengan harapan dapat meningkatkan angka kinerja ekspor dan perdagangan produk halal Indonesia ke luar negeri.
"Intinya, tahun ini kita akan all out bergerak. Apalagi tahun ini, per Oktober 2024 akan mulai diterapkan mandatori halal. Sesuai amanah Menag, kami akan mengawal ini," tandas Aqil.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.