KABARBURSA.COM - Pemerintah mencatat keberhasilan menyerap dana sebesar Rp8 triliun melalui lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang diselenggarakan pada 9 Desember 2025.
Menurut keterangan resmi Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran yang masuk tercatat mencapai Rp18,85 triliun, menunjukkan antusiasme investor yang tinggi.
Seri PBS038 (pembukaan kembali) menjadi sorotan utama dengan serapan mencapai Rp2,75 triliun dari total penawaran Rp3,02 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan tercatat 6,75829 persen, dengan jatuh tempo hingga 15 Desember 2049, menandai preferensi investor pada instrumen jangka panjang.
Di posisi berikutnya, SPNS10082026 (pembukaan kembali) berhasil menyerap Rp1,55 triliun dari penawaran masuk Rp5,8 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbangnya sebesar 4,83323 persen, dengan jatuh tempo 10 Agustus 2026.
Seri SPNS12012026 (pembukaan kembali) meraih dana Rp1,45 triliun dari total penawaran Rp1,73 triliun, dengan yield rata-rata 4,50000 persen dan jatuh tempo 12 Januari 2026.
PBS030 (pembukaan kembali) menyerap Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp3,44 triliun. Yield rata-rata tercatat 5,24496 persen, sementara jatuh temponya jatuh pada 15 Juli 2028, mencerminkan minat investor pada tenor menengah.
PBS040 (pembukaan kembali) mencatat serapan dana Rp600 miliar dari total penawaran Rp1,79 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbangnya sebesar 5,60795 persen, dengan jatuh tempo 15 November 2030.
Seri PBS034 (pembukaan kembali) menyerap dana lebih rendah, hanya Rp250 miliar dari penawaran masuk Rp2,22 triliun, dengan yield rata-rata 6,37867 persen dan jatuh tempo 15 Juni 2039.
PBS039 (pembukaan kembali) mencatat serapan Rp200 miliar dari total penawaran Rp400 miliar, dengan yield rata-rata 6,51605 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2041.
Sementara itu, pemerintah memilih untuk tidak menyerap dana pada seri SPNS01062026 (pembukaan kembali), meskipun penawaran yang masuk mencapai Rp460 miliar, menunjukkan selektivitas dalam strategi pembiayaan negara.(*)