KABARBURSA.COM - Anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPKH Limited, menargetkan tahun depan untuk mengelola sejumlah hotel di Arab Saudi. BPKH Limited bertujuan agar hotel yang mereka kelola minimal bisa melayani 10 ribu jemaah haji Indonesia.
Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono, menjelaskan bahwa investasi dalam akomodasi hotel menjadi prioritas, sehingga Pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi konsumen.
"Pengelolaan hotel saat ini menjadi prioritas utama dari BPKH Limited, dengan tujuan menciptakan kontrol harga. Setiap tahun, kebutuhan penggunaan hotel terus meningkat, yang mengakibatkan kenaikan harga. Jika kita tidak memiliki investasi dalam hotel, kita hanya akan menjadi konsumen, yang sangat rentan terhadap keberlanjutan keuangan haji," kata Sidiq.
Dia juga mengungkapkan, pengelolaan hotel di Arab Saudi akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Ia menargetkan dapat memenuhi setidaknya 10 persen dari biaya akomodasi hotel. Diketahui, saat ini terdapat 170 hotel di Makkah. Sidiq berharap tahun depan pihaknya dapat memiliki hotel yang dikelola sendiri oleh BPKH Limited dengan kapasitas minimal 10 ribu jemaah haji.
Sidiq menjelaskan bahwa memiliki hotel sendiri tidak berarti BPKH akan membangun hotel di Arab Saudi. Selain mahal, secara perundang-undangan di Arab Saudi tidak memungkinkan. "Dalam analisis kami, kami memiliki enam model bisnis dalam akomodasi perhotelan. Dari enam model tersebut, tingkat risiko dan pengembalian investasi beragam, tetapi kami akan lebih fokus pada model pertama," jelas Sidiq.
Salah satu model bisnis perhotelan yang mungkin diterapkan adalah kontrak jangka panjang selama musim haji. Dengan demikian, BPKH Limited akan mengelola gedung dan manajemen hotel. "Kami akan mengelola bangunan tersebut dengan operator, sehingga kami dapat menciptakan hotel yang sesuai untuk warga Indonesia. Keuntungan dari model ini juga cukup bagus, ditambah dengan nilai investasi yang masih dapat diterima," terang Sidiq.
Lebih lanjut, Sidiq menjelaskan bahwa jumlah hotel yang akan disewa tergantung pada kapasitasnya. "Saat ini, ada hotel dengan kapasitas 1.000 kamar yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berarti kami akan menyewa 10 hotel. Tetapi jika ada hotel dengan kapasitas 2.000 atau bahkan 5.000, maka kami hanya memerlukan dua atau tiga hotel," tambahnya.
Langkah BPKH Limited untuk mengelola hotel di Arab Saudi secara bertahap dan dengan menggunakan model bisnis yang sesuai tampaknya strategis. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pihak lain, tetapi juga memberikan kontrol yang lebih besar terhadap layanan dan biaya akomodasi, sambil memastikan pengalaman haji yang lebih baik bagi jemaah Indonesia.
Membangun Aksesibilitas Hotel Haji
Pada setiap tahunnya, ribuan jemaah haji Indonesia melakukan perjalanan suci mereka ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Ketersediaan akomodasi yang memadai menjadi salah satu hal krusial dalam memastikan perjalanan mereka berjalan lancar dan nyaman. Dalam naskah ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya ketersediaan hotel yang memadai untuk jemaah haji Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi ini.
Sayangnya, ketersediaan hotel yang memadai untuk jemaah haji Indonesia sering kali menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah jemaah yang terus meningkat setiap tahunnya, keterbatasan akomodasi yang memenuhi standar kelayakan, serta permasalahan infrastruktur dan regulasi di beberapa tempat.
Dampak Ketersediaan Hotel yang Terbatas: Ketersediaan hotel yang terbatas dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman jemaah haji. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain:
- Ketidaknyamanan dan Kepadatan: Jika jumlah jemaah melebihi kapasitas hotel yang tersedia, hal ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak nyaman dan kepadatan yang berlebihan.
- Kenaikan Harga: Permintaan yang tinggi dan ketersediaan yang rendah dapat menyebabkan kenaikan harga akomodasi, yang dapat menjadi beban tambahan bagi jemaah haji dan keluarga mereka.
- Keterbatasan Akses: Ketersediaan hotel yang terbatas juga dapat membatasi aksesibilitas jemaah haji terhadap fasilitas-fasilitas penting, seperti masjid dan area ibadah lainnya.
Untuk mengatasi masalah ketersediaan hotel bagi jemaah haji Indonesia, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:
- Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur akomodasi yang memadai untuk mengakomodasi jumlah jemaah haji yang terus meningkat.
- Pengembangan Kebijakan: Kebijakan yang mendukung pembangunan hotel-hotel kelas menengah dengan harga yang terjangkau perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji.
- Kerjasama dengan Pihak Swasta: Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan proyek-proyek akomodasi dapat mempercepat peningkatan ketersediaan hotel.
- Peningkatan Standar: Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap standar kelayakan hotel, termasuk keamanan, kesehatan, dan fasilitas yang disediakan.
Ketersediaan hotel yang memadai sangat penting dalam memastikan perjalanan haji yang lancar dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Melalui upaya-upaya kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta aksesibilitas yang lebih baik terhadap akomodasi yang sesuai untuk jemaah haji Indonesia.(*)