NPL Perbankan Syariah Terkendali, tapi Aset Tertinggal Jauh dari Malaysia

KABARBURSA.COM – Meski jumlah penduduk Indonesia pada tahun ini 9 kali lipat lebih banyak dibanding Malaysia, namun perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding Negeri Jiran.

Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF Abdul Hakam Naja mengungkapkan, perbankan syariah Malaysia yang didominasi oleh Maybank Islamic dan CIMB Islamic memiliki total aset sebesar Rp4.226,81 triliun.Sedangkan Indonesia, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), hanya mencapai Rp918,935 triliun.

“Populasi kita jauh lebih besar, tapi aset perbankan syariah masih tertinggal,” ujar Hakam dalam keterangan resmi, Sabtu 28 Desember 2024.

Untuk pembiayaan UMKM, Malaysia mencatatkan porsi 15 persen dari total pembiayaan syariah, sementara Indonesia sedikit lebih tinggi di angka 17,7 persen.

Rasio NPL Masih Terkendali

Hakam menyoroti rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang masih dalam batas aman, terutama di Malaysia dan Indonesia. Data menunjukkan, Malaysia mencatatkan NPL di angka 1,7 persen, sementara Indonesia berada di angka 2,4 persen.

“Di Indonesia, meskipun pembiayaan syariah belum maksimal, namun rasio NPL kita masih terkendali. Ini menunjukkan risiko yang terkelola dengan baik di sektor perbankan syariah kita,” jelas Hakam.

Sebagai perbandingan, pangsa sektor manufaktur tertinggi dalam pembiayaan perbankan syariah berada di Uzbekistan dengan 18,7 persen, diikuti oleh Indonesia dengan 16,7 persen.

Rasio total pinjaman bank terhadap PDB juga bervariasi, dari 10,3 persen di Tajikistan hingga 113,2 persen di Malaysia.

Dorong Spin-Off dan Merger Bank Syariah

Hakam juga menyoroti prospek perbankan syariah Indonesia yang semakin kuat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023.

Aturan ini mewajibkan bank yang memiliki aset Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 50 persen dari total aset induknya atau minimal Rp50 triliun untuk melakukan spin-off menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat tahun 2026.

Beberapa bank yang telah memenuhi kriteria ini, yaitu UUS BTN dengan aset Rp55,54 triliun dan UUS CIMB Niaga dengan aset Rp65,99 triliun

Selain spin-off, proses merger antar bank syariah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga telah melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah, seperti halnya Bank Aceh (2016), Bank NTB (2018) dan Bank Riau Kepri (2022).

Bank Syariah Genjot DPK

Sejumlah bank syariah di Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) guna memastikan likuiditas mereka tetap terjaga menjelang akhir tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan DPK pada bank syariah jauh lebih pesat dibandingkan dengan bank konvensional, dengan angka pertumbuhan 10,41 persen untuk bank syariah, sementara bank konvensional hanya tumbuh sebesar 8,43 persen.

Direktur PT BCA Syariah Pranata mengatakan bahwa hingga Agustus 2024, DPK yang berhasil mereka kumpulkan menunjukkan peningkatan sebesar 9,2 persen year on year (yoy), mencapai total Rp10,8 triliun.

Ia menjelaskan, pertumbuhan yang positif ini didukung oleh peningkatan jumlah dana tabungan yang melonjak 21,5 persen yoy, sehingga mencapai Rp2,3 triliun, serta deposito yang meningkat 11,25 persen menjadi Rp6,9 triliun yoy.

Selain itu, jumlah rekening tabungan (NOA) juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 23,3 persen secara yoy pada Agustus 2024. Sekitar setengah dari pertumbuhan rekening tabungan baru tersebut berasal dari pembukaan rekening secara online.

Pranata menjelaskan, untuk mendukung pertumbuhan DPK, BCA Syariah baru saja meluncurkan layanan mobile banking baru bernama BSya (bi-sya), yang dilengkapi dengan fitur tambahan yang sebelumnya tidak tersedia, seperti transfer ke virtual account BCA, top up e-wallet, dan setoran biaya haji.

Pengembangan layanan mobile banking ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong akumulasi dana yang lebih murah.

Pranata optimis bahwa dengan strategi yang diterapkan, DPK dapat tumbuh antara 10 persen hingga 12 persen pada akhir tahun ini.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) juga melaporkan perkembangan positif dalam hal DPK. Meskipun kondisi likuiditas cukup ketat, per Juni 2024, BSI berhasil mencatatkan DPK sebesar Rp296,70 triliun dengan pertumbuhan yang mencapai 17,50 persen yoy.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menjelaskan bahwa salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah komposisi dana murah (CASA) yang mencapai 62,05 persen.

Ia mengungkapkan bahwa peningkatan ini didukung oleh kinerja tabungan yang berhasil mencapai Rp128,78 triliun, naik 16,09 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sekitar 39 persen dari dana murah BSI, atau setara dengan Rp49,96 triliun, berasal dari tabungan wadiah, yang tidak memberikan bagi hasil, sehingga mampu menjaga tingkat biaya dana.

Pertumbuhan ini juga beriringan dengan peningkatan jumlah nasabah yang mencapai 20,46 juta per Juni 2024.

Wisnu menambahkan, meskipun likuiditas tetap ketat akibat peningkatan suku bunga acuan, BSI tetap optimis untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan DPK di semester kedua tahun 2024 dengan menerapkan berbagai strategi, termasuk penguatan layanan digital.

BSI juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan DPK melalui digitalisasi layanan, seperti BSI Mobile, yang semakin diminati oleh nasabah. Hingga Juni 2024, jumlah pengguna BSI Mobile meningkat 12,72 persen (ytd) menjadi 7,12 juta orang, dengan transaksi mencapai 247,32 juta dan total nilai transaksi mencapai Rp298,82 triliun.