KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa Indonesia harus meningkatkan ekonomi syariah agar menjadi peringkat pertama di dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengutip laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) 2023, mengatakan ekonomi syariah tanah air berada di peringkat tiga, di bawah Arab Saudi yang menempati posisi kedua dan Malaysia urutan pertama.
“Ini sebetulnya tidak masuk akal karena jumlah penduduk kita 280 juta. Bandingkan dengan Malaysia yang mungkin setara bahkan sedikit lebih kurang dari Jawa Barat, demikian juga dengan Saudi. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan agar ekonomi syariah kita bisa nomor satu di dunia,” kata Airlangga, dikutip Minggu, 2 Juni 2024.
Hingga saat ini, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia telah berkembang, terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik dan wisata ramah Muslim.
Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia disebut masih memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tergambar dari adanya sekitar 4,8 juta santri dan 39,6 ribu pondok pesantren (ponpes) di Indonesia.
Secara lebih spesifik, sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan serta usaha mikro kecil.
“Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran keagamaan, juga memiliki tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mendorong keuangan inklusif yang merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi.
Pemerintah sendiri dinyatakan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, sehingga dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes.
“Saya berharap target inklusi keuangan 90 persen bisa dicapai apalagi dengan kerja sama pesantren-pesantren,” ucap dia.
Ulama Dorong Ekonomi Syariah
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama menyuarakan dan menerapkan sistem ekonomi keuangan syariah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa di tengah ketidakstabilan perekonomian global.
"Sampai sekarang penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia masih 10 persen," kata K.H Ma'ruf Amin.
Ia heran penerapan sistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia masih rendah atau hanya 10 persen, pada hal jumlah umat Islam-nya mencapai 87 persen dan ini patut dipertanyakan mengingat penduduk bangsa ini didominasi umat muslim.
"Ini yang lain kemana, jangan-jangan para ulama, ustad, MUI, pondok pesantren dan tokoh-tokoh Islam lainnya masih menggunakan ekonomi keuangan konvensional," ujarnya.
Ia menyatakan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia menganut dua sistem finasial syariah dan konvensional, karena penduduknya ada muslim dan nonmuslim.
"Dulu Ijtima Ulama pernah memutuskan bahwa bunga bank haram, karena memenuhi kriteria hutang yang ditangguhkan dan diberi tambahan serta diperjanjikan tambahannya dibuka," katanya.
Menurut dia kriteria bunga bank haram ini yang menjadi dasar pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Boleh menggunakan bunga bank tersebut, ketika belum ada perbankan syariah yang bersifat darurat. Namun sekarang, bank syariahnya sudah ada sehingga darurat menggunakan bunga bank tersebut hilang.
"Ini sama halnya dengan kita bertayamun, bertanyamun boleh ketika tidak ada air dan sudah air maka bertanyamun batal," katanya.
Ada Peran Pengusaha
Lebih lanjut Wapres menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai motor penggerak inkubasi ekonomi syariah di daerah-daerah terutama yang berbasis syariah.
Wapres Ma'ruf merinci ada empat fokus ekonomi syariah, yaitu industri keuangan, industri halal, syariah zakat dan wakaf, serta usaha dan pengembangan pengusaha syariah.
"Yang keempatnya paling penting karena pengusaha menjadi motor, menjadi jangkarnya, dilakukan melalui inkubasi di daerah-daerah yang berbasis syariah," kata Wapres.
Wapres memaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh yang semakin memperkokoh industri ekonomi di tanah air.
Di tengah pemulihan ekonomi, keuangan syariah tetap tumbuh karena didukung peningkatan produktivitas pada sektor unggulan rantai nilai halal dan keuangan syariah yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Wapres meyakini ekonomi dan keuangan syariah akan terus bertumbuh ditopang dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah.
"Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diyakini akan terus melaju dengan kewajiban sertifikasi halal, implementasi sejumlah peta jalan sektor strategis, serta pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah sebagai daya ungkitnya," kata Wapres.