KABARBURSA.COM - Harga bahan bangunan yang melambung tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya pembangunan program unggulan pemerintah Prabowo yakni proyek 3 juta rumah, terkhusus di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan harga semen yang di Papua bisa mencapai Rp800.000 per sak di saat harga semen di wilayah lainnya yang hanya mencapai sekitar Rp80.000. Artinya salah satu material konstruksi untuk membangun rumah di Papua tersebut sepuluh kali lipat lebih mahal.
"Tadi saya diceritakan oleh Pj (Penjabat) Gubernur Papua Pegunungan yang mengilustrasikan bahwa harga satu sak semen itu bisa sampai dengan Rp800.000, ketika di daerah tetangganya atau tetangganya itu Rp80.000. Jadi bisa sampai 10 bahkan 12 kali lipat, jadi bisa dibayangkan betapa mahal biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua itu yang memang harus kita segera pikirkan dan carikan solusinya bersama," jelas dia kepada Kabar Bursa di kantornya di Jakarta, Rabu 7 November 2024.
Tingginya harga material ini memang menjadi salah satu persoalan mendesak yang perlu diselesaikan segera. Di samping itu, ada pula tantangan terkait anggaran dan perizinan yang harus dihadapi. Semua ini menuntut solusi agar biaya material konstruksi bisa ditekan, sehingga pembangunan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Jadi permasalahan utama terkait lahan tentu harus dicarikan solusinya, anggarannya, kemudian juga perizinannya, termasuk bagaimana kita bisa mengurangi atau membuat harga-harga material konstruksi bisa lebih terjangkau," ucap AHY.
Karena itu Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar material pembangunan di Papua bisa dijangkau masyarakat, membuka peluang bagi infrastruktur dan perumahan layak di wilayah terpencil tersebut.
"Kita ingin bukan hanya memperkuat dan memperbaiki konektivitas di Papua, tapi juga tadi disampaikan, kita butuh perumahan yang layak untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di sana," terang AHY.
AHY menekankan pentingnya meningkatkan konektivitas di Papua Pegunungan sebagai solusi untuk menekan biaya logistik dan membuat harga bahan bangunan lebih terjangkau.
"Utamanya membangun konektivitasnya sehingga biaya logistik menuju Papua bisa ditekan bisa lebih murah," terangnya
Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana membangun dua tower rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan. Pada tahap pertama, pria yang akrab dipanggil Ara itu mengatakan pemerintah bakal mengguyur dana sebesar Rp22 miliar untuk memulai proyek tersebut.
"Kami bertemu malam ini di Kantor Menko Infrastruktur untuk membahas pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan. Anggaran sebesar Rp22 miliar sudah disiapkan untuk tahun ini, sebagai bagian dari proyek tahun jamak," ujar Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu 6 November 2024.
Ara juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pembangunan permukiman di Papua Pegunungan, termasuk harga material yang tinggi serta faktor keamanan.
"Pertimbangan kami bukan hanya soal logistik, tapi juga operasional dan keamanan. Namun, semua proses pembangunan ini terbuka tanpa ada yang ditutupi," jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran. Selain membangun rusun baru, pemerintah juga berencana memanfaatkan rusun yang sudah ada untuk mendukung pencapaian target tersebut.
"Kami memaksimalkan penggunaan rusun yang sudah ada dan membangun yang baru. Proyek ini diharapkan selesai dalam waktu 8 bulan hingga 1 tahun," tambah Maruarar.
Kementerian ATR Siapkan Lahan di Mojokerto untuk Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ada dua wilayah potensial yang siap dibangun perumahan Program 3 Juta Rumah yaitu di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.
Kata Maruarar, kepastian itu didapat setelah dia bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Di Mojokerto, kata Maruarar, tersedia lahan seluas 151 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), dan dipastikan sebagai idle dan tidak bermasalah dengan hukum.
“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle dan tidak bermasalah. Cukup banyak di Mojokerto seluas 151 hektare dengan status HGB,” kata Maruarar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024.
Sementara, lanjut Maruarar, lahan di Tangerang luasnya sekitar 6 hektare. Dia menjelaskan, lahan-lahan ini nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendapatan rendah, serta anggota TNI/Polri.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa proses pengalokasian lahan ini diupayakan akan selesai dalam waktu 100 hari masa jabatannya.
“Kalau prosesnya cepat, Insya Allah bisa selesai dalam 100 hari,” kata Nusron.
Nusron menyebut, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan dengan total 1,3 juta hektare sebagai potensi untuk proyek pembangunan perumahan.
Namun, kata Nusron, lahan-lahan ini masih perlu diseleksi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dan kelayakannya sebagai kawasan permukiman. Proses pemetaan ini sedang dalam koordinasi dengan Kementerian PKP.
“Ketika Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono/Menko Infrastruktur) hadir, kami sudah sampaikan bahwa ada potensi lahan terlantar seluas 1,3 juta hektare. Tetapi, tentu saja tidak semuanya cocok untuk perumahan. Kami masih dalam tahap penyeleksian untuk menentukan mana yang paling sesuai,” jelas Nusron.
Selain itu, Nusron juga menyoroti banyaknya kawasan permukiman dan perumahan di kota-kota besar Indonesia yang tidak mematuhi aturan tata ruang. Menurutnya, banyak pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengharuskan setiap kawasan permukiman menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) minimal sebesar 40 persen.
“Contohnya, dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang, setiap perubahan dan permukiman itu harus menyediakan 40 persen fasos dan fasum, seperti tempat bermain anak dan olahraga,” tuturnya.
Namun, lanjutnya, banyak temuan di lapangan kawasan permukiman tidak memenuhi ketentuan ini. “Kalaupun ada, fasum dan fasosnya kurang dari 40 persen,” jelasnya.
Untuk menangani masalah ini, Nusron Wahid menyebutkan bahwa ia dan timnya berencana melaporkan kondisi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang akan bertugas menertibkan tata ruang, khususnya di kawasan permukiman dan perumahan.
“Nanti mengenai pola dan sistem kerja Satgasus ini, kami akan menunggu arahan dari Bapak Presiden. Kami tidak ingin mendahului, sehingga kami akan menunggu instruksi lebih lanjut dari beliau,” jelasnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.