KABARBURSA.COM - Juru bicara Indonesia Investment Authority (INA) Masyita Crystallin telah mengidentifikasi lima tantangan perbaikan sektor pariwisata di Indonesia, untuk memanfaatkan nilai tambah pada sektor tersebut.
"Hal ini perlu dilakukan karena potensi fisik dan nonfisik indonesia yang besar tersebut nampaknya belum cukup termanfaatkan untuk dikapitalisasi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," ujar Masyita dalam keterangan tertulis pada Jumat, 27 Desember 2024.
Berdasarkan data yang disajikan oleh Travel & Tourism Development Index (TTDI) pada 2024 World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat ke-22 dari 119 negara, masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat di posisi pertama, Jepang di posisi ketiga, dan China di posisi kedelapan.
"Tantangan pertama adalah masalah infrastruktur. Meski daya saing harga dalam dimensi infrastruktur dan jasa cukup baik, fasilitas transportasi udara, pelabuhan, dan darat masih jauh tertinggal dibandingkan negara pesaing. Sebagai negara kepulauan, konektivitas antardaerah menjadi krusial," kata Masyita, yang juga merupakan seorang ekonom.
Adapun Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan mayoritas wisatawan mancanegara (wisman) masuk melalui jalur udara sebesar 72 persen, sementara melalui laut hanya 18,3 persen. "Kita harus membangun infrastruktur yang mendukung pariwisata secara menyeluruh, baik di pusat maupun daerah, agar konektivitas lebih terintegrasi," ucap Masyita.
Kedua, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, inovasi dalam pelayanan wisata dan pengembangan budaya masih belum maksimal. Cerita yang kuat mengenai daya tarik budaya dan keunikan lokal perlu lebih digali dan dikembangkan untuk menarik minat wisatawan.
"Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, namun upaya untuk memadukan inovasi dengan tradisi masih terbatas. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan," ujar Masyita.
Ia juga menambahkan bahwa wisata budaya dan ekowisata memiliki daya tarik besar jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Ketiga, aspek keberlanjutan menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Lingkungan yang terjaga merupakan dasar untuk pariwisata berkelanjutan, namun Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan sampah dan upaya konservasi alam. "Keberlanjutan adalah kunci masa depan pariwisata. Jika kita tidak menjaga lingkungan, pariwisata kita akan kehilangan daya tariknya dalam jangka panjang," ungkap Masyita.
Masalah ini tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan sektor pariwisata, tetapi juga berpengaruh pada citra Indonesia di kancah internasional. Tantangan keempat berkaitan dengan infrastruktur pendukung pariwisata. Aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, kebersihan, dan ketersediaan tenaga kerja masih memerlukan perbaikan. Wisatawan, terutama dari negara-negara maju, sangat mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memilih destinasi.
"Wisatawan dari Eropa dan Amerika Utara, misalnya, selalu mempertimbangkan keamanan dan fasilitas kesehatan sebelum memutuskan untuk berkunjung. Ini harus menjadi perhatian utama kita," kata Masyita.
Kelima, pendukung usaha wisata, terutama teknologi informasi dan komunikasi (ICT), masih kurang optimal. Informasi tentang destinasi wisata belum dikelola dengan baik, sehingga wisatawan asing sering kesulitan mendapatkan akses informasi yang akurat dan terpercaya.
Data Pew Research Center menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat perjalanan keluar negeri tertinggi, seperti Swedia dan Belanda, belum menjadi fokus utama promosi pariwisata Indonesia. Padahal, potensi pasar ini sangat besar. "Promosi digital dan pendekatan berbasis data harus menjadi prioritas jika kita ingin menjangkau wisatawan global," tegas Masyita.
Dalam RPJPN, pemerintah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan. Berbagai strategi telah disusun, antara lain peningkatan konektivitas domestik dan global, diversifikasi produk wisata, serta pengembangan sumber daya manusia dan UMKM di sektor pariwisata.
Dengan pendekatan yang terpadu dan komitmen yang solid, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan dan fokus pada penyelesaian lima tantangan utama tersebut," tutup Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi.
Senada dengan Masyita, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendesak pemerintah untuk segera berinovasi di sektor pariwisata. Ia menilai, pemerintah perlu memaksimalkan digitalisasi pariwisata untuk mempermudah wisatawan dan pengolahan data wisata.
“Soal digitalisasi sangat penting. Digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien,” kata Sara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 23 November 2024.
Sara menilai, digitaliasi dapat memberikan kontribusi besar dalam menyusun kebijakan pariwisata berbasis data yang tepat sasaran. Ia lalu mencontohkan apa yang telah dilakukan China dalam hal digitalisasi demi memperkuat pariwisata mereka.
“Ketika saya mengunjungi China untuk masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak repot. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa,” ucap Sara.
“Dengan digitalisasi, kita bisa memiliki data akurat dan mengetahui destinasi wisata mana saja yang telah dikunjungi wisatawan,” sambungnya.
Sara menilai, keunggulan pariwisata Indonesia terletak pada keramahan pelaku atau pegiat pariwisata. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan hospitality pariwisata dalam negeri, di mana hal itu dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan pelayanan wisata dalam negeri. (*)