KABARBURSA.COM - Perusahaan Umum Bulog menargetkan pengadaan beras domestik hingga 3 juta ton tahun ini alias lebih dari dua kali lipat dibandingkan 1,27 juta ton pada 2024. Data tersebut diumumkan Bulog pada Senin, 6 Januari 2025.
Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Bulog Yayat Hidayat Fatahilah mengatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras tahun ini, setelah sebelumnya mendatangkan lebih dari 3,7 juta ton beras pada 2024.
“Kami akan mengoptimalkan pengadaan beras domestik saat puncak panen pada Maret hingga Mei (2025) agar target pengadaan tercapai,” kata Yayat dalam rapat mingguan tentang inflasi pada Senin, 6 Januari 2025, dikutip dari Channel News Asia.
Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan harga pembelian gabah sebesar Rp500 menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari. Di samping itu, produksi beras Indonesia tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 32,8 juta ton, dibandingkan 30,34 juta ton pada tahun sebelumnya.
Serap Lebih 10 Persen Produksi Padi Lokal
[caption id="attachment_47264" align="alignnone" width="1496"]
KETAHANAN PANGAN - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024 mengancam ketahanan pangan nasional. (Foto: Abbas Sandji/Kabar Bursa)[/caption]
Langkah Bulog dalam meningkatkan penyerapan beras domestik sejalan dengan optimisme pemerintah terhadap lonjakan produksi padi pada 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya meminta agar Perum Bulog mampu menyerap lebih dari 10 persen produksi padi nasional pada 2025. Keyakinan ini didorong oleh optimisme pemerintah terhadap peningkatan produksi padi yang signifikan di tahun mendatang.
Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong peningkatan produksi, seperti menjamin ketersediaan pupuk, benih unggul, dan jaringan irigasi yang memadai.
Selain itu, strategi lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan lahan sawah tadah hujan untuk mendukung peningkatan hasil panen. “Produksi kita akan naik tahun depan. Namun, fungsi penyerapan harus digerakkan. Karena itu, saya berharap Bulog dapat melakukan penyerapan secara maksimal,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 1 Desember 2024.
Menurutnya, potensi kenaikan produksi padi sangat besar, terutama dengan adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin lebih dari 10 persen produksi padi dapat diserap oleh Bulog. Kementan berharap ada satu komando dalam hal ini, di mana pupuk disediakan oleh PT Pupuk Indonesia, benih oleh Sang Hyang Seri, dan dibantu oleh ID Food,” ujarnya.
Sudaryono menekankan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan produksi menjadi kunci utama. Kerja sama yang erat antara semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan komponen dasar produksi, seperti benih, pupuk, air, dan off takers(badan yang menyerap hasil panen).
“Swasembada pangan kuncinya adalah peningkatan produksi. Ada empat hal yang sangat krusial dalam hal ini: bibit, pupuk, air, dan off takers. Jangan sampai meskipun pupuk sudah tersedia, namun penyerapan hasil panen kurang,” tegas Sudaryono.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya peran Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Menurut Zulkifli, peran Bulog akan semakin besar, terutama jika badan ini langsung berada di bawah kewenangan Presiden.
“Semua langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan program unggulan yang disampaikan oleh Presiden. Sebagai negara besar, kita harus mampu berdaulat di bidang pangan,” ungkap Zulkifli.
Di Bawah Kendali Presiden
Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan mendukung rencana transformasi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi lembaga tersendiri yang tidak lagi berstatus sebagai BUMN.
Menurut Erick, perubahan tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia. Ia mengungkapkan dirinya telah mendengar kabar tentang pembahasan transformasi Bulog yang saat ini tengah diproses di DPR RI.
“Saya mendengar bahwa ada komisi di DPR yang tengah membahas rencana ini, dan saya setuju dengan usulan tersebut,” kata Erick Erick usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
Menurutnya, keputusan untuk menjadikan Bulog sebagai lembaga yang lebih mandiri sangatlah tepat. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan program besar yang telah digagas oleh Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan.
Erick menekankan pentingnya memiliki badan yang dapat mengelola sektor pangan secara lebih efektif, apalagi terkait dengan operasional yang mencakup skala nasional. Tanpa adanya lembaga yang mampu mengoperasikan kebijakan pangan secara luas dan terintegrasi, sulit bagi Indonesia untuk mencapai target swasembada pangan.
“Jika kita berbicara tentang swasembada pangan, tentu kita membutuhkan lembaga yang bisa melakukan operasi massal. Tidak mungkin program besar seperti itu bisa berjalan tanpa adanya lembaga yang memiliki kapasitas untuk melaksanakannya,” kata Erick.(*)