KABARBURSA.COM - Kementerian BUMN telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun pada tahun anggaran 2025.
Ada tiga perusahaan BUMN Karya yang menerima suntikan dana dari PMN. Salah satunya adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang mendapatkan Rp2,09 triliun untuk proyek pembangunan tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja.
Rincian alokasi dana tersebut adalah Rp1,92 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, sementara Rp173 miliar akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen.
Selain Adhi Karya, PT PP Tbk (PTPP) juga menerima dana sebesar Rp1,56 triliun untuk proyek penyelesaian Tol Jogja-Bawen serta Kawasan Industri Terpadu Subang.
Untuk proyek pembangunan Kawasan Industri Terpadu Subang, atau Grand Rebana Tahap 1, PTPP membutuhkan dana sebesar Rp1 triliun. Selain itu, dana sebesar Rp583 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen.
Lalu, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mendapatkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk memperbaiki struktur modal dan tambahan modal guna menyelesaikan proyek-proyek strategis.
Fath Aliansyah, Senior Research Analyst dari Lotus Sekuritas, menyatakan bahwa suntikan PMN ini merupakan wujud itikad baik dari pemerintah dalam mendukung proyek infrastruktur jangka panjang ke depannya.
“PMN ini juga diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap fundamental emiten karena proyek-proyek strategis yang dilaksanakan memiliki nilai yang baik jika dapat diselesaikan dengan cepat,” jelasnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Fath mengatakan bahwa nantinya aset yang selesai dibangun dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap pendapatan dan membuka opsi bagi emiten BUMN Karya untuk melakukan divestasi atau penjualan aset tersebut.
Head of Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menambahkan bahwa persetujuan PMN akan memberikan dampak positif karena biaya pembangunan jalan tol tidaklah murah.
Dari sisi kinerja, lanjut Martha, memang kinerja BUMN Karya akan cenderung lesu di semester pertama. Namun kinerja emiten konstruksi akan kembali meningkatkan di paruh kedua tahun ini.
Sebenarnya tidak sulit mencermati saham BUMN Karya. Misalnya, saham PT Waskita Karya Tbk (WSK) sedang digembok alias suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)
Kemudian secara kinerja WIKA masih menderita rugi yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp 1,13 triliun di kuartal I-2024. Ini membengkak dari Rp 521,25 miliar di kuartal I-2023.
“Tinggal tersisa PTPP dan ADHI. Sementara ADHI sedang naik daun karena pada 2023 raihan kontraknya paling tinggi dibandingkan BUMN Karya lainnya bahkan bisa melampaui PTPP,” kata Martha.
Dia bilang dari kinerja di kuartal pertama tahun ini, PTPP menunjukkan kinerja yang cemerlang. Adapun laba bersih PTPP melonjak 176,43 persen secara tahunan menjadi Rp94,60 miliar di kuartal I-2024.
Namun Martha menilai ADHI memiliki prospek yang baik. Ini tercermin dari target kontrak yang diincar. ADHI mengincar kontrak baru sebesar Rp37 triliun di 2024, sementara PTPP hanya Rp32 triliun.
“Kalau untuk saat ini PTPP lebih unggul, tapi dengan target kontrak ADHI yang semakin tinggi, maka pendapatannya bisa melampaui BUMN Karya lainnya,” ucapnya.
Sementara, Fath menilai WIKA bisa dicermati karena sudah ada penjelasan terkait asset recycling. Apalagi WIKA memegang proyek strategi, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Woosh.
“Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin hingga ada berita lebih lanjut mengenai daur ulang aset,” kata Fath.
Daftar 16 BUMN yang Dapat Suntikan PMN
Diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Erick Thohir membahas alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2025 bagi 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Setelah melalui pembahasan, total PMN yang disetujui mencapai Rp44,24 triliun, sesuai dengan usulan dari Kementerian BUMN.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu, 10 Juli 2024 malam.
Sebelum keputusan diambil, berbagai fraksi memberikan catatan dan tanggapan. Fraksi PDIPbmenolak pemberian PMN kepada PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2 triliun dan Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun.
“Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN. Pertama, PT Danareksa karena kami beranggapan bahwa PTWaskita Karya Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar PMN. Kedua adalah PT Perumnas karena model bisnis dan konsep perencanaannya tidak jelas,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino.
Namun demikian, PMN akhirnya disetujui dengan catatan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir harus memastikan dana PMN digunakan secara produktif, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Berikut adalah daftar 16 BUMN yang akan menerima PMN di Tahun Anggaran 2025 beserta peruntukannya:
1. PT Hutama Karya (Persero) – Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
2. PT Asabri – Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) – Rp3 triliun untuk program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG – Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI – Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
6. PT Bio Farma (Persero) – Rp2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk – Rp2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) – Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) – Rp2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) – Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI – Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food – Rp1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
13. PT PP (Persero) – Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
14. Perum DAMRI – Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik dan peremajaan bus angkutan perintis.
15. Perumnas – Rp1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA – Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.