KABARBURSA.COM - Pemerintah kembali menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai upaya mendorong daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Subsidi tersebut merupakan pengalihan dana dari program diskon Listrik sebesar 50 persen, yang rencananya diterapkan pada Kamis, 5 Juni 2025.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih akan sangat terbatas, khususnya di kuartal II dan III tahun ini.
Dalam pandangannya, BSU memang bisa membantu menjaga konsumsi, tapi hanya menyasar sebagian kecil pekerja formal.
Dengan batasan gaji Rp3,5 juta per bulan, pekerja yang berada di kawasan industri padat karya seperti Jawa Barat, Banten, dan Jakarta justru cenderung tidak memenuhi syarat karena rata-rata upah minimum di wilayah tersebut sudah berada di atas ambang itu.
Akibatnya, bantuan ini luput menjangkau kantong-kantong tenaga kerja yang justru berkontribusi besar pada aktivitas ekonomi.
“Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III saya kira akan sangat terbatas. Sementara di kuartal II, nyaris belum terlihat sama sekali,” ujar Huda.
Ia juga menilai program stimulus lainnya, seperti diskon tarif layanan BUMN, tidak akan cukup mendorong konsumsi. Menurutnya, saat ini masyarakat kelas menengah tengah menghadapi tekanan pengeluaran karena pendapatan yang naiknya tidak sebanding dengan kebutuhan.
Bahkan, untuk menabung saja sudah sulit, apalagi jika diminta untuk bepergian atau belanja lebih. Dalam kondisi semacam ini, potensi program diskon menggerakkan konsumsi pun menjadi minim.
Huda juga memperkirakan konsumsi rumah tangga akan kembali melemah pada kuartal II dan III, mengikuti pola yang biasa terjadi setelah periode Lebaran. Tapi tahun ini, tekanan terasa lebih berat karena banyak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dana pesangon dan tabungan Jaminan Hari Tua yang sempat jadi penopang belanja kini mulai menipis, dan sebagian besar dari mereka akhirnya terpaksa menahan belanja.
“Permintaan barang secara agregat akan terus melemah. Kalau konsumsi rumah tangga sudah bermasalah, maka pertumbuhan ekonomi akan kesulitan untuk menyentuh angka 5,2 persen,” katanya.
Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga selama ini adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka jika pilar ini terguncang, sulit berharap pada faktor lain, apalagi ketika kondisi global juga belum mendukung sepenuhnya.
Dengan kata lain, upaya menjaga konsumsi perlu lebih dari sekadar bantuan sesaat. Diperlukan kebijakan yang menyentuh langsung akar persoalan, yaitu pendapatan yang belum pulih, ancaman PHK, serta tekanan harga yang terus menggerus daya beli.
Dalam situasi seperti ini, Huda menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar selektif dan strategis dalam mengambil langkah, sebab pertumbuhan tidak akan terjadi tanpa fondasi konsumsi yang kuat.
Lima Paket Stimulus Pemerintah
Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang akan digelontorkan selama periode Juni hingga Juli 2025.
Langkah ini diambil untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap mendekati angka 5 persen di kuartal kedua, di tengah bayang-bayang perlambatan akibat tekanan global yang terus berlanjut.
Stimulus tersebut mencakup lima kebijakan utama. Pertama, pemerintah akan memberikan potongan harga untuk berbagai moda transportasi. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 50 persen, dan insentif berupa pembebasan PPN 6 persen untuk tiket pesawat.
Kebijakan kedua menyasar sektor jalan tol. Pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 20 persen bagi pengguna jalan tol selama libur sekolah. Diskon ini ditargetkan menjangkau sekitar 110 juta kendaraan dan akan dibiayai melalui skema non-APBN.
Kementerian PUPR sudah menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mendukung kebijakan ini. Total nilai insentifnya diperkirakan Rp650 miliar.
Sementara itu, perhatian juga diberikan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah memperkuat bantuan sosial melalui tambahan program kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg.
Program ini akan diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat dan disalurkan secara sekaligus di bulan Juni. Total anggarannya mencapai Rp11,93 triliun.
Bantuan juga diberikan kepada para pekerja berpenghasilan rendah. Subsidi upah sebesar Rp300.000 akan disalurkan untuk 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk ratusan ribu guru honorer di lingkungan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
Dana untuk program ini berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun dan akan dicairkan sekaligus pada bulan Juni.
Terakhir, stimulus juga diarahkan pada pekerja di sektor industri padat karya. Pemerintah memberikan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri selama enam bulan. Bantuan ini akan didanai melalui skema non-APBN dengan alokasi Rp200 miliar.(*)