KABARBURSA.COM - Komisi V DPR RI menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp18,71 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak penurunan ini. Menurut dia, penurunan ini menyebabkan sejumlah program prioritas tidak mendapat alokasi anggaran.
“Ini agak suram, RAPBN-nya bertambah jadi Rp3.613 Triliun, tapi anggaran kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kementerian Perhubungan turun signifikan,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 September 2024.
Sigit mengatakan dalam RAPBN 2025, anggaran Kementerian Perhubungan hanya sebesar Rp24,76 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp43,47 triliun pada tahun 2024.
Akibatnya, beberapa program penting seperti fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, layanan bus sekolah, serta pemeliharaan dan operasional kereta api dengan nilai total Rp2,1 triliun tidak dianggarkan.
Sigit menyoroti penurunan anggaran ini berimplikasi serius terhadap keselamatan dan keandalan aset negara, khususnya dalam sektor transportasi kereta api. "Penurunan anggaran ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena program prioritas yang seharusnya mendukung keselamatan perjalanan kereta dan keandalan aset negara masih kurang Rp7,686 triliun," katanya.
Ia berharap Komisi V DPR RI bersama Badan Anggaran dapat memperjuangkan peningkatan pagu anggaran untuk Kementerian Perhubungan agar program prioritas dapat terlaksana dengan baik. Sigit juga menambahkan backlog anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp55,87 triliun, mengingat kebutuhan anggaran sebesar Rp80,638 triliun hanya dianggarkan Rp24,765 triliun dalam RAPBN 2025.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4,77 triliun, belanja barang operasional Rp4,59 triliun, dan belanja barang non-operasional sebesar Rp15,4 triliun. Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah Rp4,78 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp10,38 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp4,4 triliun, serta Direktorat Jenderal Kereta Api mendapat Rp1,66 triliun.
Minta Anggaran Ditambah
Kemenhub mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp7,68 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mendanai beberapa kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya adalah peningkatan layanan keperintisan bagi semua moda transportasi, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian, serta pengadaan bus sekolah.
Selain itu, anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor transportasi.
"Anggaran tahun 2025 mengalami penurunan cukup signifikan. Kami memahami ini terjadi di hampir seluruh kementerian dan lembaga, tetapi masih banyak kegiatan prioritas mendasar yang belum bisa terakomodasi dalam pagu anggaran yang sudah dikeluarkan," ujar Budi Karya.
Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 19 Juli 2024, pagu anggaran Kemenhub untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp24,76 triliun, turun 36 persen dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp38,6 triliun.
Padahal, total kebutuhan anggaran Kemenhub pada 2025 diperkirakan mencapai Rp80,63 triliun, yang terdiri dari kebutuhan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp18,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp19,60 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp18,12 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian Rp14,21 triliun.
Budi Karya juga merinci beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dan tercakup dalam pagu anggaran 2025, seperti pembangunan infrastruktur dan sarana baru, pelaksanaan angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta penguatan konektivitas di wilayah terpencil.
Untuk sektor perkeretaapian, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pemenuhan pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) untuk Kereta Api Makassar-Parepare dan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.
Sementara itu, di sektor transportasi laut, Kemenhub akan melanjutkan pembangunan, pengembangan, pergantian, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran.
Di sektor transportasi udara, kegiatan yang direncanakan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, pengembangan bandara prioritas di Kawasan Industri (KI), serta pengembangan bandara untuk mendukung jembatan udara, perbatasan, wilayah rawan bencana, dan daerah terisolasi.
Transisi Pemerintah Picu Penurunan
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menjelaskan transisi pemerintahan baru menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengalokasian RAPBN 2025. Hal ini membuat Kementerian Keuangan harus menjaga ruang fiskal agar dapat mengakomodasi program-program pemerintahan baru periode 2025-2029.
"Pagu anggaran Kemenhub untuk tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga dana tersebut belum cukup untuk membiayai proyek-proyek yang ditargetkan dan ditugaskan pada Kemenhub," kata Adita, Rabu, 21 Agustus 2024, lalu.
Selama periode 2020-2024, Kemenhub menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
Adita menuturkan, kendala utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara alokasi anggaran yang ditetapkan dengan kebutuhan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024. "Pembiayaan proyek infrastruktur transportasi sering kali memerlukan dana besar, sedangkan alokasi anggaran negara terbatas. Ini menjadi tantangan dalam merealisasikan proyek-proyek prioritas," katanya.
Sejumlah proyek prioritas yang juga berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) telah berhasil diselesaikan, di antaranya Bandara Yogyakarta, Kulon Progo; LRT Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Sementara itu, PSN yang ditargetkan rampung pada 2024 mencakup kereta api (KA) logistik Lahat-Kertapati serta jalur ganda KA Jawa Selatan.
Beberapa proyek lain yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya termasuk pembangunan jalur MRT Jakarta Utara-Selatan dan MRT Jakarta Timur-Barat Fase I, LRT Jakarta Velodrome-Manggarai, serta Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi.
Menurut Adita, Kemenhub akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Fokus utama Kemenhub adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan minimum operasional sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian, pelayanan publik di sektor transportasi diharapkan dapat terus berjalan dengan baik. (*)