KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023-2024, estimasi kebutuhan baja konstruksi mencapai 331 ribu ton.
"Dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023-2024, estimasi kebutuhan baja konstruksi Kementerian PUPR sebesar 331 ribu ton," ujar Basuki dalam keynote speech yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, di Jakarta, Rabu 11 Juli 2024.
Selain baja konstruksi, estimasi kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi di IKN 2023-2024 mencakup semen 1,9 juta ton, aspal 325.223 ton, beton pracetak 450.579 ton, dan peralatan sebanyak 2.194 unit.
Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada 2018-2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru.
Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah.
Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional.
Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik, serta ketersediaan infrastruktur lain seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.
Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam.
Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara.
Realisasi Anggaran
Pemerintah melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp5,5 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi ini baru mencapai 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini, menjelang penggunaan IKN pada 17 Agustus mendatang.
“Tahun ini Rp5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan yaitu Rp40 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 27 Juni 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara total, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Pada 2024 ini, pemerintah menganggarkan Rp40 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut, sehingga totalnya mencapai Rp72,5 triliun.
“Belanja untuk tiga tahun ini diharapkan dapat memastikan IKN siap digunakan pada 17 Agustus 2024,” tambahnya.
Rincian anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster, yaitu infrastruktur dengan pagu Rp36,7 triliun dan noninfrastruktur dengan pagu Rp3,3 triliun.
Realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun hingga Mei 2024, mencakup pembangunan kawasan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta tower rumah susun ASN, perumahan pertahanan dan keamanan (hankam), rumah tapak untuk menteri, dan Rumah Sakit IKN. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.
Untuk klaster noninfrastruktur, anggaran telah digunakan untuk perencanaan, koordinasi, persiapan pemindahan IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
Sri Mulyani juga mencatat bahwa dalam konferensi pers hari ini, anggaran untuk IKN dalam APBN tahun ini naik dari Rp39,8 triliun menjadi Rp40 triliun. Meski demikian, alasan kenaikan anggaran sebesar Rp0,2 triliun tersebut tidak dijelaskan dalam konferensi pers tersebut.
Sedikit Investor
Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Diketahui, APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan diketahui hingga saat ini hanya sedikit investor yang melirik mega proyek tersebut.
Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diliputi ketidakpastian. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing, menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir mangkrak.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Desain kami adalah menyelesaikan klaster pertama di lingkaran I (KIPP IKN), baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.