KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa nilai tukar nelayan (NTP) hingga semester I-2024 baru mencapai 101,62, masih di bawah target pemerintah sebesar 108 untuk tahun ini. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah, menjelaskan bahwa NTP sangat dipengaruhi oleh harga produk perikanan yang dihasilkan nelayan dibandingkan dengan pengeluaran mereka.
Beberapa bulan terakhir, harga ikan sempat merosot akibat kelebihan pasokan di beberapa daerah penangkapan. Namun, KKP mengklaim bahwa saat ini volume pasokan telah mendekati normal dan harga ikan mulai membaik.
Pada 26 Juli 2024, KKP mencatat bahwa produksi perikanan tangkap telah mencapai 3,34 juta ton, atau 111 persen dari target. Kenaikan produksi ini didorong oleh peningkatan output di 12 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan 66 UPT Daerah, serta perbaikan dalam sistem pencatatan hasil penangkapan nelayan di masing-masing pelabuhan.
Nelayan Buang Ikan
Beberapa bulan lalu, di Banda Aceh, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan ikan mereka akibat harga jual yang anjlok di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo. Pedagang setempat, Zulkifli, mengungkapkan bahwa harga ikan mulai merosot sejak dua bulan terakhir, tepatnya saat bulan puasa.
Saat ini, harga ikan tongkol kualitas super hanya Rp14.000 per kilo, sementara ikan dencis kualitas super dijual seharga Rp6.000 per kilo. Harga ikan tongkol umang-umang bahkan hanya sekitar Rp1.000-3.000 per kilo.
Penurunan harga ini tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan, sehingga nelayan harus membuang ikan mereka karena tidak ada permintaan. Zulkifli mengungkapkan, meskipun harga ikan sangat murah, masyarakat bahkan enggan mengambilnya secara cuma-cuma.
Biaya operasional melaut yang mencapai Rp70-80 juta per perjalanan tidak sebanding dengan hasil penjualan yang sangat rendah, membuat nelayan kesulitan untuk menutupi gaji Anak Buah Kapal (ABK) dan biaya lainnya.
Menurut Zulkifli, penyebab utama penurunan harga adalah kelebihan hasil tangkapan serta masalah dalam perputaran ekonomi lokal. Dia berharap pemerintah akan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi para nelayan Aceh dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.
Gemarikan di Program Makan Bergizi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. KKP menilai ikan sebagai pilihan makanan yang tepat untuk program ini karena kandungan gizi ikan yang tinggi, termasuk protein dan Omega-3, yang sejalan dengan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry, menyatakan bahwa konsumsi ikan berpotensi menurunkan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan generasi muda. Hendra menambahkan bahwa manfaat ikan dalam menurunkan angka stunting telah disampaikan kepada tim pemerintahan yang akan datang.
Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa KKP berperan dalam program Gemarikan untuk meningkatkan asupan gizi secara regional. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengatasi masalah stunting, terutama di daerah penghasil ikan yang memiliki angka stunting tinggi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengusulkan agar menu makan bergizi gratis menggunakan ikan yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan komoditas ikan unggulan dari daerah penghasil ikan untuk mendukung program ini.
Tuna Biak Masuk Program Makanan Bergizi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai Kabupaten Biak Numfor di Papua memiliki potensi besar sebagai pemasok ikan tuna segar untuk program makan gratis pemerintah. Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, kebutuhan ikan di Indonesia adalah sekitar 62 gram per kapita per hari, dan perairan Teluk Cenderawasih di Biak Numfor memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk menjadikan Biak sebagai pusat penyedia ikan tuna segar dalam program makan gratis, dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN/BUMD, serta masyarakat nelayan sangat diperlukan. KKP mendukung penuh inisiatif ini dan menyarankan penambahan fasilitas pengolahan ikan tuna di Biak, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menciptakan banyak lapangan kerja. Budi Sulistiyo juga menekankan bahwa Biak Numfor memiliki potensi melimpah yang strategis untuk dijadikan lumbung ikan nasional.
KKP berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan berharap produk perikanan dari Biak Numfor dapat dikelola dengan baik dan diekspor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Pada 2023, telah dibangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri di Biak untuk menampung hasil tangkapan ikan tuna segar, dengan potensi mencapai 800 ton hingga 1 juta ton per tahun.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.