KABARBURSA.COM – Ekonom senior INDEF Dradjad Wibowo, menegaskan pentingnya ketegasan Indonesia dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat, khususnya terkait sistem pembayaran digital nasional seperti QRIS.
Menurutnya, jika Indonesia mengikuti keinginan AS, maka keuntungan dari transaksi digital akan sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard.
“Kalau itu kita turuti, semua transaksi digital kita harus lewat Visa dan Mastercard. Jadi ibaratnya, saya transaksi sama Mas Yoni di sini, tapi harus kasih untung ke perusahaan di Amerika. Itu nggak masuk akal,” ujar Dradjad kepada media di Jakarta, Sabtu, 26 April 2025..
Ia menilai QRIS dan infrastruktur digital pembayaran lokal harus dilindungi dari intervensi asing, karena menyangkut kedaulatan dan masa depan ekonomi digital Indonesia.
“QRIS itu harus kita tolak jadi bahan negosiasi. Nggak bisa. Kita harus tegas. Maaf bos, ini nggak bisa ditawar,” tegasnya.
Menurut Dradjad, digitalisasi transaksi sudah menjadi keniscayaan. Maka jika semua kanal transaksi diarahkan ke sistem luar negeri, Indonesia tidak hanya kehilangan kedaulatan, tapi juga potensi besar dalam membangun industri dan pelaku digital nasional.
“Anak-anak muda kita sedang tumbuh di ekonomi digital. Startup kita berkembang. Kalau semua diserahkan ke sistem luar, gimana kita mau bangun ekosistem sendiri?” katanya.
Ia menyoroti pentingnya memberi ruang bagi pelaku dalam negeri untuk berkembang, termasuk penyedia sistem pembayaran lokal. Jika tidak, kata Dradjad, potensi ekonomi digital nasional hanya akan menjadi pangsa pasar bagi kepentingan global.
“Amerika punya kepentingan di Indonesia, kita tahu itu. Tapi kita juga punya kepentingan sendiri. Kalau AS terlalu ngotot, ya kita juga harus siap dengan strategi alternatif,” pungkasnya.
Trump Kritik QRIS-GPN, Airlangga: Terbuka bagi Asing
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kritik tersebut dengan memastikan keterbukaan sistem pembayaran domestik terhadap operator asing seperti Mastercard dan Visa.
“Terkait dengan QRIS dan Gateway Nasional (GPN), Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri. Termasuk Master (Mastercard) ataupun Visa,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang digelar secara daring, Jumat, 25 April 2025.
Menurut Airlangga, tidak ada perubahan kebijakan untuk sektor kartu kredit karena transaksi dilakukan lintas negara. Kritik yang dilayangkan pemerintah AS, kata dia, lebih mengarah pada sistem transaksi pembayaran domestik di Indonesia.
“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” katanya.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah membuka akses bagi operator asing untuk masuk ke sektor front end dalam gateway payment, sesuai prinsip persaingan yang adil.
“Sektor gateway ini mereka (meminta Indonesia) terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan yang lain,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menilai keberadaan sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN dapat membatasi ruang gerak perusahaan asing dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam negeri. AS menganggap kebijakan ini sebagai bentuk hambatan non-tarif yang merugikan perusahaan asal Negeri Paman Sam.
Namun, Bank Indonesia (BI) turut memberikan klarifikasi. BI menegaskan bahwa kerja sama sistem pembayaran antarnegara sangat tergantung pada kesiapan masing-masing pihak. BI menolak anggapan adanya diskriminasi terhadap operator asing dalam kerja sama sistem pembayaran.
“Pada tahun 2024, volume pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi, tumbuh sebesar 36,1persen secara tahunan (year-on-year/yoy),” jelas Perrydalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2025 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh seluruh komponen pembayaran digital, termasuk transaksi melalui aplikasi mobile yang melonjak 39,1 persen (yoy) dan transaksi berbasis internet yang tumbuh 4,4 persen (yoy).
Pertumbuhan Transaksi QRIS
Pertumbuhan transaksi digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terus mencatatkan tren positif di Indonesia selama dua tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa QRIS menjadi salah satu motor utama dalam memperluas inklusi keuangan digital di Tanah Air.
Sepanjang tahun 2023, nilai transaksi yang menggunakan QRIS mencapai Rp229,96 triliun, mencatatkan pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) yang sangat impresif sebesar 130,01 persen. Jumlah pengguna QRIS juga meningkat pesat, mencapai 45,78 juta individu, sementara jumlah merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS melonjak menjadi 30,41 juta. Angka ini memperlihatkan adopsi yang semakin luas, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Memasuki tahun 2024, tren pertumbuhan tetap berlanjut meskipun dalam kecepatan yang lebih moderat. Hingga kuartal pertama 2024, nilai transaksi QRIS tercatat sebesar Rp262,1 triliun, mengalami pertumbuhan sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah pengguna meningkat menjadi 56,3 juta, sedangkan jumlah merchant yang bergabung dalam ekosistem QRIS mencapai 38,1 juta.
Pertumbuhan ini didorong oleh meluasnya penggunaan aplikasi pembayaran berbasis mobile, serta semakin kuatnya integrasi sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan andal. Bank Indonesia mencatat bahwa adopsi QRIS semakin meluas tidak hanya di pusat-pusat kota besar, tetapi juga mulai menjangkau wilayah-wilayah daerah, mendorong pemerataan akses layanan keuangan digital.
QRIS menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah tantangan global. Peningkatan volume dan nilai transaksi digital ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat ke arah pembayaran nontunai yang lebih cepat, efisien, dan inklusif.
Dengan capaian tersebut, QRIS semakin mempertegas posisinya sebagai tulang punggung digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi menuju perekonomian berbasis digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)