KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Investasi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat kerja sama bilateral serta regional di sektor ekonomi digital.
"Indonesia menyadari adanya perbedaan tingkat ambisi, kepentingan, dan kapasitas di antara negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang pragmatis dan inovatif diperlukan agar ASEAN dapat menyelesaikan negosiasi sesuai target," kata Airlangga, dikutip pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa topik strategis dibahas, termasuk negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), program TechPilot, serta niat Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP TPP).
Target negosiasi ASEAN DEFA yang dimulai pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN diharapkan mencapai 50 persen pada 2024 dan dapat diselesaikan secara substansial pada 2025.
DEFA diperkirakan akan menjadi perjanjian ekonomi digital regional yang komprehensif pertama di dunia, dengan potensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN hingga USD 2 triliun pada 2030.
"Saya meminta tim negosiasi, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk memanfaatkan waktu yang ada tahun ini guna mencapai 50 persen penyelesaian pada 2024," ungkap Airlangga.
Namun, Airlangga juga menekankan bahwa negosiasi DEFA masih membutuhkan upaya besar, karena baru 14 persen yang tercapai dari target 50 persen pada akhir 2024.
Airlangga menyarankan dua langkah untuk mempercepat negosiasi DEFA, yakni pelaksanaan kode etik yang telah disepakati pada 2023, yang diharapkan dapat mempermudah proses negosiasi, serta inovasi pendekatan dalam proses negosiasi.
Evaluasi terhadap proses negosiasi juga perlu dilakukan guna mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.
"Saya mendukung pendekatan dua tahap dalam negosiasi, sesuai dengan kategori dan kesiapan masing-masing negara ASEAN," lanjut Airlangga.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian negosiasi DEFA yang ditargetkan rampung pada 2025.
"Untuk mendukung hal ini, perlu adanya program peningkatan kapasitas untuk seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan memperkuat kerja sama sebagai satu kesatuan," tambahnya.
Terkait dengan program TechPilot, kedua menteri juga membahas kelanjutan dari program kerja sama yang diluncurkan dalam pertemuan Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat di Bogor pada 29 April 2024.
Program ini memungkinkan mobilitas profesional di sektor teknologi antara kedua negara. Airlangga berharap inisiatif ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, termasuk melalui perusahaan dan universitas.
Selain itu, Singapura menyambut baik niat Indonesia untuk bergabung dalam CP TPP, dan mendukung penambahan anggota ASEAN dalam perjanjian perdagangan ini.
CP TPP diharapkan melengkapi RCEP untuk ASEAN dalam menghadapi dinamika geoekonomi kawasan, menurut Menko Airlangga.
Kedua menteri juga bertukar pandangan tentang isu-isu strategis yang mempengaruhi kawasan, termasuk konflik di Timur Tengah, pemilu Amerika Serikat, serta perkembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.
Ekonomi Digital Setor Rp28,91 Triliun Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa sektor ekonomi digital telah menyumbang pajak sebesar Rp28,91 triliun per 30 September 2024.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menjelaskan bahwa penerimaan pajak tersebut terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,04 triliun, pajak kripto Rp914,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) Rp2,57 triliun, dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp2,38 triliun.
PPN PMSE tahun 2024 mencapai Rp6,14 triliun, sementara penerimaan lainnya berasal dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp6,76 triliun pada 2023.
Sebanyak 168 pelaku usaha dari 178 yang ditunjuk oleh pemerintah telah menyetor pajak PMSE hingga September 2024, dengan dua penambahan pelaku usaha baru, yaitu Optimise Media (sea) Pte Ltd dan DFENG LIMITED.
Untuk pajak kripto, penerimaan tahun 2024 mencapai Rp446,92 miliar, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar Rp246,35 miliar dan Rp220,83 miliar.
Penerimaan pajak kripto terdiri dari PPh 22 atas penjualan kripto di exchanger senilai Rp428,4 miliar dan PPN dalam negeri atas pembelian kripto senilai Rp485,8 miliar.
Sementara itu, penerimaan pajak fintech hingga 2024 mencapai Rp1,02 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp446,39 miliar dan 2023 yang senilai Rp1,11 triliun.
Pajak fintech mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri senilai Rp776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp428 miliar, dan PPN DN setoran masa sebesar Rp1,37 triliun.
Pajak dari SIPP mencatat setoran Rp863,6 miliar sepanjang Januari hingga September 2024. Penerimaan pajak SIPP pada tahun 2022 sebesar Rp402,38 miliar dan Rp1,12 triliun pada 2023.
Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun. (*)