KABARBURSA.COM — Pemerintah memastikan bahwa perlindungan terhadap petani dan peternak nasional tetap menjadi prioritas, meskipun persaingan tarif ekspor global, khususnya dari Amerika Serikat, semakin ketat.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa langkah ekspansi pasar domestik kini menjadi strategi utama untuk memperkuat sektor pangan dalam negeri.
"Ada sisi positifnya juga, bahwa kita bisa memperluas pasar dalam negeri. Salah satunya misalnya dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kegiatan-kegiatan domestik lainnya juga bisa dioptimalkan untuk membuka pasar baru," kata Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis, 10 April 2025.
Terkait arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan kuota impor, Arief menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha, bukan sekadar memperbesar volume impor secara umum.
"Itu Bapak Presiden maksudkan supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya sudah ada di Neraca Komoditas, itu yang dibuka. Komoditas yang diimpor pun hanya yang memang kurang atau insufficient," jelasnya.
Arief mengungkapkan, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan 2025, terdapat sejumlah komoditas pangan strategis yang produksinya belum mencukupi kebutuhan nasional. Salah satunya adalah daging ruminansia seperti sapi dan kerbau, dengan total ketersediaan 617,3 ribu ton, sementara kebutuhan mencapai 766,9 ribu ton per tahun.
Kebutuhan terhadap impor juga terlihat pada komoditas kedelai dan bawang putih. Ketersediaan kedelai domestik hanya sekitar 392 ribu ton, jauh di bawah kebutuhan tahunan sebesar 2,6 juta ton. Adapun ketersediaan bawang putih mencapai 110 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 622 ribu ton.
Meski begitu, Arief menegaskan bahwa produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.
"Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Kalau memang belum cukup, baru kita pikirkan pengadaan dari luar negeri sebagai alternatif terakhir," kata Arief.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap kebijakan perdagangan pangan internasional yang diambil, termasuk soal impor, akan tetap mempertimbangkan keseimbangan perdagangan (trade balance) dan penguatan produksi nasional.
"Proyeksi yang disusun pemerintah memuat angka-angka yang kredibel, dan tujuannya adalah melindungi produsen pangan kita sendiri. Pengadaan dari luar negeri pun akan dikendalikan agar tidak mengganggu stabilitas pasar dalam negeri," pungkas Arief.
Prabowo Terbitkan Inpres 6/2025
Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada beras.
Dalam Inpres tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya menyerap hasil panen petani secara optimal guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa mengandalkan impor. Menurutnya, tanpa pangan, maka tidak ada negara.
Presiden juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi utama negara, sehingga para petani yang memproduksi pangan layak disebut sebagai tulang punggung bangsa.
"Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025. Tentu ini akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Perum Bulog agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, melalui pernyataan resmi, dikutip Rabu, 9 April 2025.
Arief menambahkan, Inpres ini akan memperkuat instrumen perlindungan penyerapan gabah sesuai target dan mendukung pengelolaan stok CBP secara optimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor beras, sehingga produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita," kata Arief.
Berdasarkan Inpres tersebut, target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 ditetapkan sebesar 3 juta ton. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan semua kualitas di tingkat petani. Penugasan pengadaan ini diberikan kepada Bulog berdasarkan keputusan rapat koordinasi bidang pangan.
Selain untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), cadangan beras pemerintah juga dialokasikan untuk bantuan pangan, tanggap darurat bencana, program makan bergizi gratis, hingga bantuan pangan luar negeri.
"Kalau instruksi untuk kami di Badan Pangan Nasional, meliputi menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog untuk penyelenggaraan CBP. Lalu menyusun struktur biaya HPP dan menetapkannya serta petunjuk teknis pengadaan gabah atau beras dalam negeri untuk CBP. Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kementerian Keuangan," jelas Arief.
Lebih lanjut, Arief menekankan bahwa kecukupan stok CBP menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Cadangan ini memungkinkan pemerintah melakukan intervensi pasar ketika terjadi fluktuasi harga ataupun untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah.
"Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini," kata Arief. (*)