KABARBURSA.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur untuk meninjau kemajuan pembangunan tata ruangnya. Lawatan ini mempertegas niat Prabowo untuk melanjutkan, dan bahkan menyelesaikan proyek raksasa ini. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi tentang nasib proyek yang digagas pendahulunya, di tengah ketidakpastian apakah pemimpin baru akan meninggalkan inisiatif bernilai miliaran dolar tersebut demi mengejar prioritas lain.
Sebagai presiden terpilih yang akan dilantik pada Oktober mendatang, Prabowo memperkirakan bahwa IKN akan berfungsi dalam kurun empat hingga lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya kepada para jurnalis di sela kunjungan ke lokasi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Bersama Presiden Joko Widodo, Prabowo turut memantau persiapan ibu kota baru ini menjelang perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, yang rencananya akan digelar di kawasan tersebut.
Namun, sejumlah pengamat politik dan ekonomi sempat meragukan apakah Prabowo akan tetap berkomitmen pada proyek ambisius ini, mengingat fokusnya yang lebih condong pada kebijakan kesejahteraan. Jokowi sendiri memimpin rapat kabinet penuh pertamanya di IKN pada hari yang sama, membawa serta puluhan pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat ini berlangsung di tengah hutan Kalimantan, di lokasi pembangunan kota baru yang masih terus berjalan.
Sebelumnya, Jokowi sempat dihadapkan pada keraguan publik terhadap kelanjutan proyek senilai US$35 miliar tersebut, terutama setelah kepala IKN mengundurkan diri pada bulan Juni lalu. Dengan kemajuan yang terkesan lamban dan minimnya investasi asing, Jokowi meningkatkan intensitas kunjungannya ke IKN, serta menerapkan kebijakan baru untuk mempercepat pembangunan sebelum masa jabatannya usai.
Pada bulan Juli, Jokowi bahkan mengundang selebriti lokal dan menggelar rapat kabinet kecil di IKN, sekaligus bermalam di istana kepresidenan yang baru. Dalam kunjungan terbarunya, Jokowi berencana tinggal di IKN selama tiga hari. Setelahnya, ia akan kembali ke Jakarta untuk menyampaikan pidato besar pada 16 Agustus, lalu kembali lagi ke IKN guna memimpin upacara Hari Kemerdekaan.
Meskipun Jokowi telah beberapa kali berkunjung, IKN belum resmi menjadi ibu kota negara. Status ini baru akan berpindah dari Jakarta setelah presiden mengeluarkan dekrit resmi.
Presiden RI Joko Widodo mengundang para investor untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan mengedepankan penyelesaian pembangunan fisik kawasan inti pemerintahan. Bangunan-bangunan monumental seperti istana presiden, istana wakil presiden, dan gedung-gedung kementerian koordinator kini berdiri megah, menandakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi besar ini.
"Investasi di IKN bukanlah investasi untuk hari ini, melainkan untuk masa depan," ujar Jokowi dengan penuh keyakinan saat ditemui di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah sudah memulai penyelesaian kawasan inti IKN, yang dikenal dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan yang meliputi istana presiden, istana wakil presiden, serta gedung-gedung kementerian koordinator ini menjadi bukti nyata kesungguhan Indonesia dalam membangun IKN.
Jokowi berharap bahwa komitmen kuat Indonesia dalam merealisasikan IKN akan mendapatkan tanggapan positif dari para investor. "Kita harapkan penyelesaian bangunan fisik KIPP ini dapat memacu minat para investor untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proyek IKN," tuturnya.
Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN untuk memimpin sidang kabinet paripurna pertama, serta memulai pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menambahkan bahwa selain berkantor, Presiden juga akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah proyek infrastruktur penting di IKN. Semua ini, menurut Yusuf, menunjukkan dedikasi Jokowi dalam memastikan IKN menjadi kenyataan yang segera terwujud.
IKN Belum Punya Investor
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada investor asing yang menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 11 Juni 2024 lalu.
Bahlil menjelaskan, belum adanya investor asing ini disebabkan oleh belum rampungnya infrastruktur di klaster pertama, yang merupakan kawasan inti pemerintahan. "Jika ditanya mengapa belum ada investasi asing, itu karena desain kita adalah menyelesaikan klaster pertama ini di lingkaran satu. Setelah selesai, baru investasi asing akan masuk di lingkaran kedua, tahap kedua," ujar Bahlil seperti dikutip dari kanal YouTube DPR.
Meskipun begitu, Bahlil mengakui bahwa progres pembangunan sarana dan prasarana di IKN hampir selesai. Hal ini disaksikannya langsung saat kunjungan pekan lalu. "Hotel hampir jadi, rumah sakit hampir selesai, dan beberapa gedung sarana prasarana dasar juga mendekati penyelesaian. Semua ini adalah investasi domestik, di luar APBN," ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa sudah ada sejumlah perusahaan asing yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di IKN. Namun, ia belum dapat merinci perusahaan mana saja yang telah menandatangani kontrak atau nota kesepahaman. "Agar lebih jelas, mungkin nanti kami akan melaporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU, supaya tidak ada kesalahan informasi," kata Bahlil.
Pengakuan ini berlawanan dengan pernyataannya di akhir tahun lalu, di mana Bahlil sempat mengklaim bahwa banyak perusahaan, terutama dari luar negeri, yang sudah berinvestasi di IKN dengan total nilai mencapai Rp50 triliun. Saat itu, Bahlil menyebut investasi asing tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, dan rumah sakit.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp4,8 triliun, atau 12,1 persen dari total pagu APBN 2024 yang sebesar Rp39,8 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp2,8 triliun digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu Rp36,5 triliun. Anggaran ini mencakup pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator, serta gedung OIKN. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.