KABARBURSA.COM – Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto menilai kontribusi terbesar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau 10 tahun bagi industri logistik adalah pembangunan infrastruktur jalan tol.
“Infrastruktur untuk angkutan logistik itu jalan raya. Itu nomor satu, tersambungnya Tol Trans Jawa dari Merak sampai dengan Pasuruan. Ini sangat berdampak besar dari sisi logistik,” kata Sugi Purnoto kepada Kabar Bursa, Kamis, 15 Agustus 2024.
Kendati Jokowi telah membangun banyak infrastruktur jalan, Sugi menyebut hampir semua Tol Trans Jawa yang dibangun Jokowi tidak digunakan oleh perusahaan angkutan barang karena faktor harga dan biaya melewati tol tersebut tidak dapat dibebankan ke konsumen perusahaan logistik.
Keuntungan adanya jalan Tol Trans Jawa bagi perusahaan logistik adalah mengurangi kepadatan jalan di Pantura sebesar 50-60 persen. Sebelum tol ini beroperasi, hampir semua kendaraan berfokus di Pantura sehingga menghambat pengiriman barang yang juga berdampak meningkatkan cost logistik.
Menurutnya, perbandingan capaian infrastruktur Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpaut cukup jauh. Penambahan jalan tol pada masa SBY hanya ada di Bogor.
“Bicara infrastruktur jauh sekali. Katakanlah dulu SBY turunkan BBM, tapi tidak berpengaruh. Tapi industri logistik lebih senang jika BBM naik karena kesempatan menaikkan harga. Karena harga seluruh spare part, oli, itu pada naik. Begitu BBM turun, komponen itu tidak ikut turun,” terangnya.
Selain mengurangi kepadatan jalan Pantura, Sugi menilai langkah Jokowi yang cukup fenomenal dan membantu sektor logistik adalah sidak untuk meninjau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sekadar informasi, dwelling time adalah waktu yang dihitung dari satu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat dari kapal sampai petikemas dan meninggalkan pelabuhan melalui pintu utama.
“Pada tahun 2015 dwelling time itu sampai 14-20 hari. Itu diminta turun oleh Jokowi, yang awalnya 4-5 hari, kemudian diturunkan lagi menjadi 4 hari. Ini juga jadi salah satu kebijakan Jokowi yang baik di sisi logistik,” jelasnya.
Kebijakan Jokowi yang berdampak besar mendukung sektor logistik, lanjut Sugi, adalah program tol laut. Adanya tol laut disebut membantu logistik ikan dari Indonesia Timur yang sebelumnya harganya tinggi jadi lebih murah.
"Berkat tol laut itu menurunkan hampir 50 persen tarif sebelumnya untuk container pendingin yang dikirim dari Ambon, Biak, Sorong ke Jakarta. Itu semua menggunakan fasilitas tol laut," jelas Sugi.
PR yang Belum Tuntas
Meski berhasil membangun infrastruktur jalan tol, Sugi menyebut Jokowi belum dapat menutaskan perkara pengaturan BBM bersubsidi, terutama soal solar, B35 atau biosolar.
“Sebelum masa pemerintahan Jokowi, sampai ketika Jokowi periode pertama dan kedua itu juga tidak clear. Bahkan di beberapa daerah itu masih kekurangan. Kalau untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi itu masih terjadi,” ungkap Sugi.
Menurutnya, akar masalah kelangkaan solar subsidi belum dapat dijelaskan oleh pihak pemerintah. Ia juga menilai BPH Migas tak berani mengambil sikap untuk kendaraan Fortuner dan Pajero untuk tidak menggunakan sola bersubsidi.
“Pemerintah terus tarik ulur dalam hal ini. Memang tidak menaikkan harga (solar), tapi praktiknya di beberapa daerah kesulitan. Ini tidak kunjung selesai. Lebih baik kalau dinaikkan, katakanlah Rp12 ribu tidak masalah selama suplai melimpah,” ujarnya.
Pekerjaan rumah lainnya dalam hal logistik yang belum tuntas, lanjut dia, adalah tumpeng tindih regulasi antara pusat dan daerah. Ia menyebut, pemerintah daerah kerap memberikan pembatasan operasional armada logistik yang masuk ke daerah sehingga menambah waktu tunggu.
Kemudian pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengorbankan angkutan logistik telah dikorbankan tanpa solusi.
“Ini menjadi PR besar sehingga terjadi masalah di lapangan ketika terjadi friksi driver kita yang masuk tol dengan pihak korlantas meski tol sudah kosong. Khususnya yang punya wewenang mengawasi jalan tol,” tuturnya.
Mantan Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) ini juga membantah jika angkutan logistik dianggap sebagai biang kerok kecelakaan sehingga harus dilarang melintas.
Karena, menurutnya, kecelakaan terjadi bukan karena angkutan barang dan penumpang, tapi karena pengemudi. Ia menjelaskan bahwa di dalam road safety management penyebab utama kecelakaan adalah driver.
“Untuk logistik itu harusnya dibatasi tidak full seminggu, tapi hanya waktu puncak mudik 2-3 hari saja. Harusnya menggunakan skema seperti itu agar distribusi barang tidak terganggu,” jelasnya. (*)