KABARBURSA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat ekosistem logistik nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) melalui penerapan berbagai regulasi yang mendukung proses bisnis di sektor logistik.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto, dalam acara Hub Talks pada kegiatan Hub Space 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 6 September 2024.
Hartanto menekankan pentingnya kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Menurutnya, sinergi yang baik antar-stakeholder diperlukan untuk menciptakan ekosistem logistik yang optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, CEO Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kokok Susanto, turut berbicara mengenai pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan logistik dan menjaga kelancaran distribusi energi serta transportasi di Indonesia. PIS telah mengangkut 160 miliar liter energi pada 2023, sementara Pelni telah mengangkut lebih dari 5 juta penumpang hingga akhir 2023.
Acara ini juga disertai peluncuran buku "Pelesir Pelabuhan Laut" yang ditulis oleh Direktorat Kepelabuhanan, Kemenhub, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor maritim dan logistik di Indonesia.
00000000
Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto menilai kontribusi terbesar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau 10 tahun bagi industri logistik adalah pembangunan infrastruktur jalan tol.
“Infrastruktur untuk angkutan logistik itu jalan raya. Itu nomor satu, tersambungnya Tol Trans Jawa dari Merak sampai dengan Pasuruan. Ini sangat berdampak besar dari sisi logistik,” kata Sugi Purnoto kepada Kabar Bursa, Kamis, 15 Agustus 2024.
Kendati Jokowi telah membangun banyak infrastruktur jalan, Sugi menyebut hampir semua Tol Trans Jawa yang dibangun Jokowi tidak digunakan oleh perusahaan angkutan barang karena faktor harga dan biaya melewati tol tersebut tidak dapat dibebankan ke konsumen perusahaan logistik.
Keuntungan adanya jalan Tol Trans Jawa bagi perusahaan logistik adalah mengurangi kepadatan jalan di Pantura sebesar 50-60 persen. Sebelum tol ini beroperasi, hampir semua kendaraan berfokus di Pantura sehingga menghambat pengiriman barang yang juga berdampak meningkatkan cost logistik.
Menurutnya, perbandingan capaian infrastruktur Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpaut cukup jauh. Penambahan jalan tol pada masa SBY hanya ada di Bogor.
“Bicara infrastruktur jauh sekali. Katakanlah dulu SBY turunkan BBM, tapi tidak berpengaruh. Tapi industri logistik lebih senang jika BBM naik karena kesempatan menaikkan harga. Karena harga seluruh spare part, oli, itu pada naik. Begitu BBM turun, komponen itu tidak ikut turun,” terangnya.
Selain mengurangi kepadatan jalan Pantura, Sugi menilai langkah Jokowi yang cukup fenomenal dan membantu sektor logistik adalah sidak untuk meninjau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sekadar informasi, dwelling time adalah waktu yang dihitung dari satu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat dari kapal sampai petikemas dan meninggalkan pelabuhan melalui pintu utama.
“Pada tahun 2015 dwelling time itu sampai 14-20 hari. Itu diminta turun oleh Jokowi, yang awalnya 4-5 hari, kemudian diturunkan lagi menjadi 4 hari. Ini juga jadi salah satu kebijakan Jokowi yang baik di sisi logistik,” jelasnya.
Kebijakan Jokowi yang berdampak besar mendukung sektor logistik, lanjut Sugi, adalah program tol laut. Adanya tol laut disebut membantu logistik ikan dari Indonesia Timur yang sebelumnya harganya tinggi jadi lebih murah.
“Berkat tol laut itu menurunkan hampir 50 persen tarif sebelumnya untuk container pendingin yang dikirim dari Ambon, Biak, Sorong ke Jakarta. Itu semua menggunakan fasilitas tol laut,” jelas Sugi.
Pembatasan Operasional Armada
Pekerjaan rumah lainnya dalam hal logistik yang belum tuntas, lanjut dia, adalah tumpeng tindih regulasi antara pusat dan daerah. Ia menyebut, pemerintah daerah kerap memberikan pembatasan operasional armada logistik yang masuk ke daerah sehingga menambah waktu tunggu.
Kemudian pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengorbankan angkutan logistik telah dikorbankan tanpa solusi.
“Ini menjadi PR besar sehingga terjadi masalah di lapangan ketika terjadi friksi driver kita yang masuk tol dengan pihak korlantas meski tol sudah kosong. Khususnya yang punya wewenang mengawasi jalan tol,” tuturnya.
Mantan Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) ini juga membantah jika angkutan logistik dianggap sebagai biang kerok kecelakaan sehingga harus dilarang melintas.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.