Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Padi dan Jagung di 2025

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan Jagung untuk 3,7 juta hektar pada tahun 2025.

Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) ini, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional serta mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

Menurut Sudaryono, penyediaan benih unggul padi dan jagung tersebut akan berfokus pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

“Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah yang dikutip lewat keterangan resmi di Jakarta, 1 Januari 2024.

Sudaryono melanjutkan, langkah penyediaan benih unggul dinilai dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 15 sampai 20 persen. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian (Kementan) berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wamentan juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Sebab Sudaryono menilai, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

“Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” jelas pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Indonesia Stop Impor Beras Pada 2025

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia pada 2025 tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula. Menurutnya, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, hal ini sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ungkap Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas.

Melalui langkah ini, pemerintah kian optimis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung kesejahteraan petani di Tanah Air.

Target Swasembada Pangan 2027

Beberapa waktu lalu, Zulhas mengaku diberi amanah untuk menunjang swasembada pangan serta target swasembada pangan pada tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah bisa? Saya bilang bisa,” tegasnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Meski demikian, Zulhas menyebut perlunya keberpihakan politik dari Banggar DPR RI untuk mendukung penambahan anggaran. Karena dengan tambahan anggaran, ia meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan, paling tidak untuk komoditas beras.

Adapun tambahan anggaran yang diperlukan untuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan yakni sebesar Rp505,9 miliar.

“Tentu target kita jelas, swasembada pangan tahun 2027. Minimal, satu, beras, Pak. Kedua, jagung. Gula (sedang) menuju,” terangnya.

Tingkatkan Produksi Dalam Negeri

Lebih lanjut, Zulhas mengaku menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pertama, karena terjadinya perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang menyebabkan produksi terus menurun di bidang pangan.

“Perubahan iklim, kondisi ekonomi global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembang teknologi, peningkatan jumlah penduduk,” sebutnya.

Dalam hal birokrasi, Zulhas bilang sektor pertanian tidak terjalin kolaborasi dengan baik walaupun ada Kementerian Pertanian. Begitu pun dengan Perum Bulog, tanpa sinergi yang baik, penyerapan hasil panen petani dinilai akan tetap sulit.

“Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi, Dia juga tidak bisa. Sekarang sudah ada bidang pangan, ada BUMN, BUMN itu menyangkut Bulog yang membeli hasil gabah, hasil jagung. Kalau tidak dibeli, ya, tentu petani juga produksinya akan kusut,” terang Zulhas.

Sementara pada sektor pupuk, Zulhas mengaku sudah banyak regulasi yang dibenahi. Sebelumnya Kemenko Bidang Pangan sudah memangkas 147 regulasi yang dianggap menghambat akses pupuk bersubsidi.

Begitu juga dengan ihwal lahan hutan yang membutuhkan irigasi. Kendati membangun bendungan, Zulhas menyebut irigasi tidak berjalan bersifat tersier bukan sekunder.

“Irigasi yang tidak ada, itu juga tidak meningkatkan produktivitas,” katanya.

Zulhas kemudian mengeluhkan tantangan lain yakni tidak adanya riset mengenai bibit, lantaran lembaga riset yang secara keseluruhan dinaungi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada situasi ini, ia menyebut kementerian teknis terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan riset.

“Sehingga bibit kita sekarang sudah hampir 15 tahun, 10 tahun tidak ada yang baru. Sehingga produktivitasnya rendah. Orang bisa 8 ton, kita 4, 5, 6 ton,” pungkasnya.(*)