KABARBURSA.COM – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menuai kritik dari kalangan akademisi.
Setelah isu anggaran dan realisme waktu pelaksanaan, kini potensi tumpang tindih dengan program lain seperti Dana Desa dan Koperasi Merah Putih mulai disorot.
Pengamat ekonomi dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang diferensiasi program KNMP dari berbagai inisiatif desa yang telah lebih dulu berjalan.
“Saat ini banyak desa pesisir sudah mendapatkan Dana Desa hampir satu dekade. Bahkan, beberapa juga sudah terintegrasi dengan program Koperasi Merah Putih. Lalu, apa yang membuat KNMP berbeda? Jangan sampai ini hanya pengulangan atau duplikasi dari yang sudah ada,” tegas Achmad kepada kepada media, Jakarta, Sabtu 21 Juni 2025.
Menurutnya, apabila KNMP hanya memodifikasi alokasi fisik yang sebelumnya bisa dilakukan lewat Dana Desa, maka sangat mungkin muncul kecemburuan dari wilayah lain, terutama desa non-pesisir, yang juga menghadapi kemiskinan struktural namun luput dari perhatian besar pemerintah.
“Desa di pegunungan Papua, di pedalaman Kalimantan, atau desa kering di NTT juga punya problem kesejahteraan. Apakah mereka tidak layak mendapatkan intervensi sebesar KNMP? Program pembangunan seharusnya menjawab kesenjangan, bukan menciptakan ketimpangan baru,” ujar Achmad.
Achmad menekankan pentingnya penjelasan yang jernih dan sistematis dari pemerintah mengenai positioning KNMP. Ia menyebut tanpa kejelasan ini, potensi kebingungan di tingkat implementasi sangat besar, baik bagi pelaksana di lapangan maupun penerima manfaat.
“Kalau tidak dijelaskan apa fungsi utama KNMP dibanding Dana Desa atau koperasi yang sudah eksis, maka risiko tumpang tindih sangat besar. Itu bisa memicu benturan kewenangan, pengelolaan yang tidak efisien, bahkan konflik antar-lembaga,” jelasnya.
Salah satu titik krusial adalah peran koperasi nelayan yang diklaim akan menjadi motor penggerak KNMP. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong program Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pesisir.
“Jangan sampai koperasi nelayan di KNMP dan koperasi di program Merah Putih jalan sendiri-sendiri. Ini harus sinkron. Harus ada integrasi kelembagaan yang kuat agar dampaknya tidak hanya sesaat, tapi bisa berkelanjutan,” tambahnya.
Meski demikian, Achmad mengakui bahwa secara potensi, program KNMP bisa memberikan efek positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Setiap kampung disebut-sebut mampu menciptakan ratusan pekerjaan langsung selama masa konstruksi.
“Ini peluang yang bagus. Selain tenaga konstruksi, ada peluang di sektor pengolahan hasil laut, logistik, hingga pariwisata pesisir. Tapi semua itu tidak akan otomatis terjadi begitu bangunan berdiri. Perlu rencana lanjutan yang konkret,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus menyiapkan pelatihan SDM, pendampingan koperasi nelayan, hingga pembukaan akses pasar dan pembiayaan. Tanpa itu, bangunan fisik KNMP dikhawatirkan hanya akan menjadi monumen program, bukan pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Program ini jangan berhenti di peresmian. Jangan sampai lima tahun lagi KNMP jadi kampung kosong karena tidak ada sistem yang menopang hidupnya. Tanpa SDM yang disiapkan, koperasi yang kuat, dan pasar yang terbuka, tidak akan ada efek jangka panjang,” tutup Achmad.
KKP Segera Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025
KKP tengah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.
Program ini dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.
“Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” ujar Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda di Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025, dilansir laman resmi KKP.
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Pada tahap awal KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” ujarnya. (*)