KABARBURSA.COM - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui alokasi anggaran yang signifikan dalam RAPBN 2025. Salah satu program prioritas yang dicanangkan adalah pemberian makanan bergizi gratis kepada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui partisipasi usaha menengah kecil.
"Pemberian makanan bergizi pada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan sehingga terwujud SDM unggul, dan sekaligus juga menggerakkan perekonomian daerah melalui usaha menengah kecil yang berpartisipasi dalam kegiatan belanja sektor pendidikan," kata Sri Mulyani dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN 2025 di Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2024.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, dengan salah satu kebijakan prioritasnya adalah percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting.
Sri Mulyani menegaskan penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen di 2023 perlu terus diakselerasi, terutama melalui program-program berbasis kewilayahan yang fokus pada intervensi pada seribu hari pertama kehidupan.
"Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Demokrat dan PKS mengenai program makanan bergizi gratis, yang harus juga menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita, yang diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, kecerdasan anak, dan pencegahan stunting," ujar Sri Mulyani.
Komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang telah dilakukan pada tahun ini akan terus diperkuat pada 2025. Hal ini termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan yang didukung oleh alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun.
Sri Mulyani menekankan perlindungan sosial harus mencakup seluruh siklus kehidupan, termasuk memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak-anak untuk memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup sejak dini.
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah optimistis program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Rp71 Triliun Masuk RAPBN 2025
Program siang bergizi telah dianggarkan dalam postur APBN 2025 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani menyampaikan hal ini usai rapat terbatas proses penyusunan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.
Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih, termasuk program makanan bergizi gratis.
Kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” katanya.
Dalam postur APBN 2025, anggaran untuk program tersebut telah diarahkan mencapai Rp71 triliun. Namun, Sri Mulyani belum menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan dari anggaran tersebut.
“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” kata Sri.
Ia juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, termasuk komunikasi yang intens antara pemerintah sekarang dan pemerintah presiden terpilih.
“Juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tambahnya.
Tak Untungkan UMKM
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia menyoroti adanya persyaratan ketat dalam pengadaan bahan pangan untuk program tersebut, yang menurutnya sulit dipenuhi oleh peternak atau pengusaha kecil.
“Program ini sebenarnya sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Namun, saya khawatir bahwa di lapangan, persyaratan yang ditetapkan justru tidak menghidupkan UMKM kita. Misalnya, dalam hal pengadaan daging ayam, persyaratannya sangat ketat dan hampir mustahil dipenuhi oleh peternak mandiri kita,” ujar Slamet dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.
Slamet menilai, persyaratan tersebut akan membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan integrator atau konglomerasi besar untuk mendominasi pengadaan bahan pangan dalam program ini. “Jika persyaratan ini tidak ditinjau ulang, maka yang paling diuntungkan dari program ini adalah integrator besar, bukan petani atau UMKM kita. Ini tentu sangat disayangkan,” tambahnya.
Klik Halaman Selanjutnya...
Lebih lanjut, Slamet mendesak Kementerian Pertanian untuk berkomunikasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, agar implementasi program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku UMKM.
“Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa program ini bisa memberikan efek positif terhadap kesejahteraan para petani kita. Jika tidak, maka tujuan dari program ini tidak akan tercapai,” tegasnya.
Slamet pun mengingatkan program yang awalnya bagus ini bisa berubah menjadi kontraproduktif jika tidak dikawal dengan baik. Ia menegaskan tanpa pengawasan dan kebijakan yang berpihak pada UMKM, program Makan Bergizi Gratis ini hanya akan menjadi ladang keuntungan bagi para konglomerat.
“Jangan sampai yang diuntungkan dari program ini justru adalah para pemain besar yang sudah mapan, sementara petani kecil dan UMKM justru tersingkir. Ini bukan tujuan awal dari program yang diusung oleh Presiden Terpilih,” kritik Slamet.
Selain itu, Slamet juga menekankan pentingnya perhatian terhadap proses distribusi bantuan dalam program ini. Ia menilai, jika distribusi dan pengawasan tidak dilakukan secara ketat, ada potensi terjadinya penyalahgunaan yang merugikan petani kecil.
“Saya berharap, pemerintah ke depan bisa lebih bijak dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program-program besar seperti ini. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Slamet meminta Kementerian Pertanian untuk melibatkan lebih banyak UMKM dalam program ini dan mengkaji ulang persyaratan yang ada agar lebih realistis dan dapat dipenuhi oleh petani dan pelaku usaha kecil. “Program ini bisa menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM jika dikelola dengan benar. Mari kita kawal bersama-sama agar tujuannya tercapai dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” pungkasnya.(*)