KABARBURSA.COM - Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami penurunan, melanjutkan tren kontraksi yang terjadi sejak bulan sebelumnya. PMI manufaktur tercatat pada angka 48,9, turun 0,4 poin dari posisi Juli 2024 yang berada di level 49,3.
S&P Global melaporkan bahwa penurunan ini dipicu oleh penurunan output dan permintaan baru, yang menjadi penurunan paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan dari luar negeri juga merosot lebih cepat, dengan tingkat penurunan tertajam sejak Januari 2023.
"Kami tidak terkejut dengan semakin dalamnya kontraksi di sektor manufaktur Indonesia. Penurunan PMI manufaktur Agustus 2024 ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan signifikan dari Kementerian atau Lembaga lain yang mampu mengangkat kinerja sektor manufaktur," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menanggapi hasil survei tersebut di Jakarta, Senin 2 September 2024.
S&P Global juga mengindikasikan bahwa penurunan penjualan berkontribusi pada peningkatan stok barang jadi selama dua bulan terakhir. Menteri Perindustrian menyatakan bahwa penurunan penjualan ini disebabkan oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar domestik, terutama sejak Mei 2024. "Masuknya barang impor murah membuat masyarakat cenderung memilih produk-produk tersebut karena alasan ekonomis. Akibatnya, industri dalam negeri mengalami penurunan penjualan dan penurunan utilisasi mesin produksi," ungkap Menperin.
Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, menambahkan bahwa para pelaku industri kini mencermati kebijakan pemerintah yang berdampak pada perlambatan ekspansi subsektor industri. "Contohnya, di industri makanan dan minuman, pelaku usaha menahan diri karena rencana penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan," jelasnya.
Selain itu, ketidakjelasan terkait data 26.415 kontainer dari Kementerian Keuangan yang belum menemukan titik terang juga menjadi perhatian. "Kemenperin saat ini belum dapat menyusun kebijakan atau langkah antisipatif untuk mengatasi banjirnya produk impor di pasar domestik," ujar Febri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memfasilitasi pertemuan antar Kementerian/Lembaga terkait, namun belum ada realisasi konkret dari data yang tersedia.
Di sisi lain, importir mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi kebijakan pembatasan impor di masa depan, seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Larangan Terbatas (Lartas), atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan di Indonesia Timur, yakni Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.
Pada kesempatan Rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Agustus 2024 minggu lalu, Febri menjelaskan bahwa untuk mendorong ekspansi industri manufaktur, Kemenperin akan terus mempercepat perluasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penerapan BMAD khususnya untuk industri terdampak seperti keramik dan kertas, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pembatasan barang impor dan penegakan hukum atas impor ilegal. "Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri perlu diprioritaskan pengesahannya agar dapat menjadi pendorong perubahan bagi industri manufaktur," jelas Febri.
Menghadapi tantangan dalam merambah pasar ekspor akibat biaya logistik yang tinggi, Febri mendorong kembali penggunaan produk dalam negeri agar produk-produk tersebut dapat terserap di pasar domestik. "Kami mengingatkan kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan para kontestan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), dalam momen Pilkada 2024 ini," tutup Jubir.
Paul Smith, Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, mengungkapkan bahwa penurunan ekonomi sektor manufaktur Indonesia pada Agustus lalu menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan, meskipun banyak yang yakin bahwa kondisi ini hanya sementara. Survei menunjukkan bahwa para panelis berharap stabilitas ekonomi akan kembali, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dan permintaan baru dalam waktu satu tahun.
Sorotan Utama Jokowi
Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia menjadi sorotan utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi, PMI kini memasuki level kontraksi, mendorong Jokowi untuk menginstruksikan para menteri dalam upaya mitigasi.
“Saya ingin penyebab penurunan ini diteliti secara mendalam dan segera diatasi, karena tren ini sudah terlihat selama empat bulan terakhir,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet perdana di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Jokowi menekankan perlunya dorongan terhadap konsumsi produk lokal, kemudahan akses bahan baku domestik, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Beliau juga mendorong pencarian pasar ekspor baru untuk mengatasi perlambatan ekonomi dari mitra dagang utama Indonesia. “Kita perlu mengeksplorasi pasar nontradisional dan menemukan potensi ekspor baru,” tegas Jokowi.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.