KABARBURSA.COM - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2026, namun untuk mencapainya dibutuhkan investasi baru dalam jumlah besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia perlu investasi minimal Rp7.500 triliun guna mengejar laju ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Pertumbuhan dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” ujar Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa 1 Juli 2025.
Guna memacu arus modal, pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menarik investasi domestik maupun asing di sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi.
Namun Menkeu mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya dari sisi investasi. Konsumsi rumah tangga juga harus ditingkatkan hingga tumbuh 5,5 persen, mengingat pos ini menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto.
“Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” katanya.
Untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah akan terus mengintervensi sektor pangan dan energi, menekan inflasi, serta menciptakan lapangan kerja. Beberapa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kredit Usaha Rakyat, hingga bantuan sosial seperti PKH dan kartu sembako akan terus diperkuat.
Menkeu menambahkan bahwa kerjasama lintas sektor menjadi sangat krusial, termasuk dukungan dari BUMN dan swasta. Dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung, pemerintah juga memastikan regulasi yang stabil dan kondusif.
“Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, peran dunia usaha juga dibutuhkan dalam pembiayaan infrastruktur, pengembangan teknologi hijau, hingga digitalisasi. Pemerintah ingin transformasi ekonomi berbasis nilai tambah terus dipercepat, termasuk melalui hilirisasi industri untuk memperluas ekspor.
“Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah," jelas dia.
Di sisi produksi, sejumlah sektor menjadi perhatian pemerintah. Sektor manufaktur, yang menyumbang 19 persen terhadap PDB, ditargetkan tumbuh 5,3 persen, sementara perdagangan besar dan eceran ditargetkan naik 5,7 persen. Untuk sektor informasi dan komunikasi, pertumbuhan ditargetkan tetap tinggi di angka 8,3 persen.
Dari segi asumsi, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Namun, sejumlah fraksi di DPR mendorong angka yang lebih ambisius. Fraksi Gerindra dan PKB misalnya, masing-masing menyarankan proyeksi pertumbuhan 6,3 dan 6 persen agar sejalan dengan target jangka panjang pertumbuhan 8 persen pada 2029. Sementara Fraksi Golkar berharap target diarahkan ke batas atas, yakni 5,8 persen.(*)