KABARBURSA.COM - Sejumlah kebijakan stimulus ekonomi dinilai cukup bermanfaat dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan harga barang serta jasa menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, kebijakan ini hanya efektif untuk jangka pendek dan bukan solusi utama dalam mendinamisasi perekonomian nasional.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa berbagai kebijakan seperti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dua minggu sebelum Lebaran, aturan pembayaran THR bagi pekerja swasta satu minggu sebelumnya, serta pemberian THR atau bonus bagi pengemudi ojek online merupakan langkah yang membantu daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial (bansos) dan pembelian gabah petani turut memberikan efek positif.
"Sedangkan, operasi pasar dan aturan harga tiket serta kebijakan lainnya efektif dalam menekan harga. Keduanya cukup efektif untuk jangka pendek, terutama jelang lebaran, saat lebaran, dan beberapa waktu setelahnya. Namun, untuk jangka panjang diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih mendinamisasi perekonomian, bukan sekadar stimulus semacam itu. Yang paling dibutuhkan masyarakat adalah terciptanya lapangan kerja," ujar Awalil Rizky kepada KabarBursa.com, Kamis 13 Maret 2025.
Ia juga memperingatkan bahwa inflasi akan meningkat signifikan pada Maret dan April, bukan hanya karena faktor musiman seperti Lebaran, tetapi juga akibat kebijakan subsidi pemerintah yang mulai dicabut.
"Inflasi Januari dan Februari yang minus (deflasi) terutama disebabkan oleh subsidi listrik dan beberapa harga barang dan jasa yang diatur pemerintah. Ketika bulan Maret sebagian dicabut, dan April pasca lebaran bertambah lagi yang tidak disubsidi atau dipaksa diskon, maka secara otomatis menambah tingkat inflasi," jelasnya.
Faktor pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut turut berkontribusi terhadap inflasi. Ia menjelaskan bahwa pembelian barang impor, baik untuk konsumsi maupun bahan produksi, berpotensi mendorong kenaikan harga dalam negeri. Sementara itu, operasi pasar dan kebijakan serupa dinilai hanya dapat menekan laju inflasi agar tidak terlalu tinggi, meskipun faktor-faktor yang memengaruhi inflasi tetap akan berkontribusi.
"Pembelian barang impor, baik konsumsi maupun bahan produksi, akan mendorong harga dalam negeri untuk naik. Operasi pasar dan semacamnya hanya akan mampu menahan agar inflasi tidak terlampau tinggi, tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tetap akan berkontribusi," tambahnya.
Terkait pembayaran THR, ia menyatakan bahwa pencairan untuk PNS dan pensiunan kemungkinan akan berjalan lancar. Namun, bagi pekerja swasta, pengawasan pemerintah sangat diperlukan mengingat beberapa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.
"Sebagian pihak swasta terpaksa bersedia membayar sesuai aturan, namun ada potensi sebagian akan menunda hingga jelang lebaran atau bahkan ‘berutang’ kepada karyawan untuk dibayar setelah lebaran. Pemerintah perlu melakukan pengawasan agar mereka yang mengalami kesulitan likuiditas tetap membayar, meski harus berutang kepada lembaga keuangan, bukan kepada karyawannya," tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa permasalahan utama ekonomi Indonesia bukan sekadar turunnya daya beli masyarakat, tetapi lebih kepada kesempatan kerja, pekerjaan yang layak, serta iklim usaha yang sehat.
"Penurunan daya beli bukan sebab, melainkan akibat dari dinamika ekonomi. Untuk solusi jangka panjang, kita perlu mendiskusikan kebijakan yang lebih mendasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.
Awalil memperkirakan bahwa inflasi pada Maret akan berada di kisaran 2,5-3 persen (year-on-year), sementara pada April bisa mencapai 3-3,5 persen.
Tingkatkan Daya Beli
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerapkan tujuh kebijakan stimulus ekonomi yang berlaku selama Ramadan dan Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus mengawasi dampaknya selama perayaan hari raya.
"Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Airlangga melalui akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, dikutip Selasa 11 Maret 2025.
Stimulus pertama mencakup optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2025. Selain itu, dana Rp16,6 triliun juga dialokasikan untuk pembelian 3 juta ton gabah dari petani melalui Perum Bulog.
Kebijakan kedua menyasar sektor transportasi udara. Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket pesawat yang berlaku pada 25 Maret hingga 7 April. Airlangga menyebut bahwa diskon tersebut akan membuat harga tiket turun sekitar 13,2 persen hingga 14 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pengguna jalan tol.
"Diskon tarif jalan tol, pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik," tambah Airlangga.
Di sektor perdagangan, stimulus ekonomi juga diberikan melalui program diskon belanja yang berlangsung dari 28 Februari hingga 28 Maret di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Selain itu, ada pula program BINA Lebaran di berbagai pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Pemerintah menargetkan total transaksi dalam program ini dapat mencapai Rp100 triliun.
Stimulus kelima berfokus pada promosi destinasi wisata di sepanjang jalur mudik untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di sektor pariwisata. Sementara itu, stimulus keenam dilakukan melalui operasi pasar guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Terakhir, pemerintah menjamin percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Pencairan THR bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran, sedangkan untuk pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum hari raya.
"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun," ujar Airlangga.(*)