KABARBURSA.COM - Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, strategi ekonomi yang diusung oleh calon presiden 2024, Prabowo Subianto, menjadi fokus pada pengurangan ketimpangan dan pemulihan ekonomi rakyat.
Adapun langkah-langkah yang dicanangkan Prabowo dapat secara paralel mengurangi kemiskinan, sekaligus memperkuat perekonomian nasional dari level bawah.
"Prabowo menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan (GCG) di sektor perpajakan, yang merupakan langkah penting. Dengan optimalisasi pendapatan dari pajak, Prabowo ingin memfokuskan alokasi anggaran untuk program-program sosial seperti Bantuan Sosial (bansos), pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis," ungkap Wijayanto kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.
Menurut Wijayanto kebijakan pajak yang progresif dan berkeadilan juga menjadi bagian dari strategi Prabowo dalam memperbaiki ketimpangan.
"Dengan pajak progresif, masyarakat kelas atas akan menyumbang lebih besar, sementara kelas bawah mendapat manfaat lebih banyak," jelasnya.
Fokus Pada Kelas Menengah dan Proyek Padat Karya
Salah satu poin penting dalam strategi Prabowo adalah perlindungan terhadap kelas menengah yang sedang tertekan oleh kondisi ekonomi saat ini. Prabowo menyarankan pemberian insentif ekonomi, baik fiskal maupun non-fiskal, agar kelas menengah tidak jatuh miskin.
"Ini langkah yang sangat krusial karena kelas menengah adalah motor penggerak perekonomian. Jika mereka terus tertekan, daya beli masyarakat akan melemah dan berdampak pada keseluruhan ekonomi," tambahnya.
Selain itu, Prabowo mengusulkan pengurangan proyek-proyek besar yang dinilai padat modal namun tidak memberikan dampak langsung kepada rakyat, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Sebagai gantinya, ia mendorong proyek-proyek padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti pembangunan perumahan rakyat dan infrastruktur desa.
"Proyek padat karya akan sangat membantu mengurangi pengangguran di daerah, sehingga dampaknya lebih langsung terasa oleh masyarakat," ujarnya.
Sektor pertanian dan perikanan juga menjadi fokus utama Prabowo. Wijayanto menekankan bahwa meskipun sektor ini mempekerjakan 30 persen tenaga kerja, kontribusinya terhadap PDB masih relatif kecil, hanya sekitar 12 persen.
"Sektor ini menjadi kantong utama kemiskinan, sehingga Prabowo benar dalam memberikan prioritas insentif dan dukungan lebih besar bagi sektor pertanian dan perikanan," jelasnya.
Dalam jangka menengah dan panjang, Prabowo berencana memudahkan sektor informal untuk beralih menjadi formal tanpa menambah biaya, sebuah langkah yang dianggap tepat oleh pengamat.
"Sektor informal sering kali terjebak karena kurangnya akses ke sumber daya dan regulasi yang sulit. Dengan mempermudah proses formalisasi, usaha rakyat bisa tumbuh lebih cepat," kata Wijayanto.
Prabowo juga memberikan perhatian besar kepada UMKM dengan memberikan akses kredit usaha dan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, dan akses kredit serta teknologi sangat penting agar mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas," tambahnya.
Pengamat lain juga menyoroti upaya Prabowo untuk memastikan UMKM terhubung dengan e-commerce, sehingga mereka dapat mengakses pasar digital yang lebih besar.
"Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan membuka peluang pasar baru, terutama di era ekonomi berbasis teknologi seperti saat ini," jelasnya.
Hentikan Deindustrialisasi dan Terapkan ESG
Penghentian deindustrialisasi menjadi langkah kunci dalam menjaga industri manufaktur tetap bertahan. Prabowo mendorong perbaikan insentif bagi sektor ini agar tidak gulung tikar.
"Industri manufaktur mempekerjakan sebagian besar kelas menengah, sehingga penting untuk mencegah penurunan sektor ini," ujar Wijayanto.
Selain itu, Prabowo juga berkomitmen untuk memastikan setiap bisnis di sektor sumber daya alam (SDA) menerapkan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), yang menurut Wijayanto adalah pendekatan jangka panjang yang bijak untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.
"Jika prinsip ESG diterapkan, kita tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial," pungkasnya.
Sistem Inti Admnistrasi Perpajakan
Direktur Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak, Muchamad Arifin, mengatakan Core Tax Administration System (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dijadwalkan untuk diluncurkan pada akhir Desember 2024.
Rencana ini merupakan hasil diskusi antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan presiden. Namun, Arifin tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah Presiden Jokowi atau presiden terpilih Prabowo Subianto.
Meski begitu, Arifin menegaskan belum ada tanggal resmi untuk peluncuran atau soft launching core tax. “Dari laporan pertemuan Ibu SMI dengan presiden, diharapkan peluncurannya sekitar Desember 2024, sehingga awal 2025 sudah bisa di-roll out,” ujar Arifin dalam acara Media Gathering APBN 2024, Kamis, 26 September 2024.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya sudah memperkenalkan media edukasi berupa simulator core tax di situs pajak.go.id pada 23 September 2024. Simulator ini bersifat interaktif, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengenal berbagai fitur dalam aplikasi core tax tersebut.
Arifin juga menekankan bahwa penerapan sistem core tax ini akan berdampak positif pada penerimaan negara. Berdasarkan kajian Bank Dunia, implementasi sistem baru ini berpotensi meningkatkan rasio pajak (tax to GDP ratio) hingga 1,5 persen.
Pada 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,2 persen, sedikit menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 10,39 persen. Pemerintah menargetkan rasio pajak tetap berada di angka 10,2 persen pada tahun ini.
Dengan adanya sistem core tax, rasio pajak diperkirakan bisa naik menjadi 11,7 persen, mendekati 12 persen. Namun, Arifin mengingatkan bahwa peningkatan ini tidak akan terjadi seketika. Menurutnya, butuh waktu setidaknya lima tahun untuk meningkatkan rasio pajak sebesar 1,5 persen.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.