KABARBURSA.COM - Dalam pidato yang disampaikan, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahannya ini. Padahal, pembangunan IKN masuk ke dalam agenda prioritas yang dicanangkan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Namun menurut beberapa kalangan, tindakan Prabowo dengan tidak membahas masalah penyelesaian pembangunan IKN, sudah tepat. Anggota DPR Komarudin Watubun, salah satu yang mengatakan hal tersebut.
"Pak Prabowo tidak sebut itu (IKN), Pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini," kata Komarudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pembangunan IKN. Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik dan utang negara yang jatuh tempo sangat mempengaruhi anggaran negara.
"Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya hutang luar negeri sekarang ini Rp8.400 triliun," ungkapnya.
"Tahun depan ini kita harus bayar 1000 triliun lebih, ini beban-beban yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," tambahnya.
Dalam kondisi ekonomi saat ini, Komarudin menilai Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Indonesia. Seandainya dipaksakan pembangunan IKN sebagai agenda prioritas pembangunan, dia menilai masyarakat yang akan menderita.
"Saya kira itu kalau orang masih kondisi seperti begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan? Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasian rakyatnya," tutupnya.
Proyek IKN Dilanjutkan
Sementara, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, menyampaikan arahan khusus dari presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya. Prabowo, kata dia, menegaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap dilanjutkan.
Diana pun bercerita dirinya diminta untuk terus berperan mendukung pemerintahan yang akan datang, khususnya sebagai pendukung presiden dalam bidang infrastruktur.
“Tunggu saja sebentar, pelantikannya akan segera berlangsung,” ujar Diana saat berada di Kementerian PUPR, 19 Oktober 2024.
Selain IKN, Diana juga diminta untuk mempercepat proyek air baku dan air minum, serta memajukan program perumahan. “IKN sudah pasti harus dilanjutkan. Selain itu, proyek-proyek lain seperti air dan perumahan juga harus terus berjalan,” katanya.
Prabowo berencana membagi Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Diana yang merupakan teknokrat di Kementerian PUPR sempat diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Hambalang, Bogor, pada 15 Oktober 2024. Ia juga hadir dalam agenda pembekalan calon wakil menteri dan kepala badan di Hambalang Retreat pada 17 Oktober 2024.
Diana lahir di Surakarta pada 1967, dan meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro pada 1991. Gelar Magister Teknik Studi Pembangunan diperolehnya dari ITB pada 2004.
Selain menjabat di Kementerian, Diana juga menjadi Komisaris di PT Brantas Abipraya (Persero), sebuah BUMN konstruksi. Berdasarkan laporan LHKPN, Diana memiliki kekayaan sebesar Rp6,39 miliar.
Progres IKN Saat ini
Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hingga akhir September 2024, pembangunan infrastruktur tahap 1 telah mencapai 92 persen, sementara batch 2 berada di 57 persen, dan batch 3 hampir 20 persen. Menara apartemen ASN sebanyak 12 tower telah selesai dibangun, dengan target mencapai 47 tower hingga Desember. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung seperti minimarket, kafe, laundry koin, hingga klinik sudah tersedia.
Progres pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) telah mencapai rata-rata 80 persen, kecuali untuk Kemenko 2 yang baru mencapai 50 persen. Beberapa kantor kementerian sudah mulai digunakan, termasuk Kementerian PMK yang telah menggelar rapat di IKN.
Sementara itu, bandara IKN juga terus dikebut dengan landasan pacu mencapai 1.375 meter dari target 2.200 meter, diharapkan selesai pada awal September. Jika target ini tercapai, bandara tersebut dapat menerima pesawat kepresidenan, memungkinkan Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN.
Pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti akses jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) juga sedang berlangsung. MUT ini akan berfungsi sebagai terowongan untuk kabel listrik dan saluran air, memastikan IKN siap dihuni dengan fasilitas dasar yang memadai, termasuk ketersediaan air, listrik, dan internet.
Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimis bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN bisa segera terealisasi sesuai target, menjadikan IKN pusat pemerintahan baru Indonesia yang modern dan berkelanjutan.(*)