KABARBURSA.COM - Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, spekulasi tentang susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) terus menggelinding. Prabowo mengisyaratkan mengisi kabinetnya dengan menteri-menteri dari era Joko Widodo yang dianggap berpengalaman dan berkinerja baik. Ini langkah strategis. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
Diperkirakan, kabinet baru akan terdiri atas 44 menteri, meningkat dari 34 menteri dan pejabat sederajat sebelumnya. Ini menunjukkan ambisi Prabowo untuk membangun pemerintahan yang kuat dan responsif. Di antara nama-nama yang mengapung, Bahlil Lahadalia, Pratikno, dan Sri Mulyani menjadi sorotan. Mereka bukan wajah baru. Sebaliknya, mereka adalah stok lama kenyang pengalaman dan dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan.
Sebagai ketua umum Golkar hasil Munaslub, Bahlil dinilai memiliki posisi tawar yang cukup kuat. Pengalamannya sebagai menteri yang mengurusi masalah energi dan sumber daya alam (mineral) menjadi garansi bahwa Bahlil dapat menjaga kesinambungan kebijakan di bidang ekonomi. Khususnya pada sektor yang sedang berkembang seperti hilirisasi industri dan energi.
Sementara Pratikno, telah sepuluh tahun sebagai Mensesneg. Mantan Rektor Universitas Gajah Mada itu dinilai memiliki komitmen tinggi dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Itulah antara lain yang membuat Prabowo jatuh hati dan kembali mengajak Pratikno masuk kabinet.
Demikian halnya Sri Mulyani. Dengan pengalaman sebagai Menteri Keuangan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi garansi tersendiri bagi Prabowo.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut disebut-sebut masuk barisan klan wajah lama dalam KIM. Lampu hijau untuk Amran “dinyalakan” Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menyebut Amran sebagai menteri paling disayang Prabowo karena kemampuannya di bidang pertanian.
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas termasuk dalam grup wajah lama. Juga mengapung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Ruslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Di antara sekian banyak wajah lama yang diajak bergabung Prabowo masuk KIM, tidak semuanya menempati posisi sebelumnya. Pratikno, misalnya, dengan latar belakangnya sebagai mantan rektor, disiapkan untuk menggawangi Kementerian Riset dan Teknologi. Begitu pula Sri Mulyani akan diamanahi sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Sementara Budi Gunadi disiapkan sebagai penerus Sri Mulyani.
Sikap dan keputusan politis Prabowo menggandeng banyak wajah lama diyakini bukan semata karena kedekatan belaka. Melainkan, karena Prabowo tahu persis bahwa tantangan dan tugas maha berat telah menunggunya. Sejumlah pekerjaan rumah warisan Joko Widodo, bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Dan para wajah lama itu diyakini mengetahui duduk persoalan serta solusi mengatasinya. Karena, para wajah lama itu adalah bagian dari lahirnya berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Prabowo dalam lima tahun ke depan.
Selin itu, dengan menggandeng wajah lama, Prabowo dapat menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan dari era Joko Widodo. Tentu, sembari melakukan reformasi struktural yang mendalam untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Lantas, apa saja warisan masalah yang ditinggalkan Joko Widodo untuk Prabowo? Satu di antaranya adalah utang negara yang sudah mencapai Rp8.502,69 triliun. Untuk tahun 2025, alokasi anggaran yang diperlukan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang, diperkirakan mencapai Rp1.350 triliun. Jumlah tersebut meliputi utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun, yang terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun, dan pinjaman Rp94,83 triliun. Selain itu, pemerintah juga harus membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun.
Pemerintahan baru akan dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola beban utang yang terus meningkat itu. Sejak 2020, pembayaran bunga utang sudah mengalami peningkatan signifikan, dari Rp314,1 triliun pada 2020 hingga Rp439,9 triliun pada 2023. Kondisi ini memerlukan kebijakan fiskal yang hati-hati dan berkelanjutan agar tidak membebani perekonomian jangka panjang. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus bijaksana dalam mengelola utang agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Selain utang, efisiensi investasi juga menjadi perhatian. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi menunjukkan biaya investasi masih tergolong besar. Prabowo dan Gibran harus segera memfokuskan diri pada reformasi birokrasi dan perizinan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor.
Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, juga perlu dicermati. Penurunan daya beli masyarakat memengaruhi permintaan barang dan jasa. Jika tidak ditangani, sektor bisnis dan industri dalam negeri akan terpuruk. Strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat sangat mendesak agar permintaan dalam negeri bisa pulih.
Ketersediaan lapangan kerja juga menjadi isu penting. Saat ini, sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang kurang stabil. Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menambah permasalahan. Pemerintah harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan memperkuat sektor formal agar tenaga kerja tidak terpinggirkan oleh arus barang impor.
Keberhasilan KIM bergantung pada seberapa cepat dan efektif Prabowo dan Gibran dapat mengatasi tantangan ini. Dengan menggandeng wajah lama yang berpengalaman, mereka harus mampu menjawab harapan rakyat. Waktu tidak berpihak, dan rakyat menanti solusi nyata. Sudah saatnya bagi Prabowo dan Gibran untuk tidak hanya berjanji, tetapi juga mewujudkan harapan yang ada. (*)