KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Total targetnya mencapai 1,3 juta orang. ASN baru itu disiapkan untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah ini, meskipun terlihat sebagai inisiatif positif, memerlukan penilaian mendalam terkait dampaknya terhadap keuangan negara dan keseimbangan anggaran. Berikut catatan Kabar Bursa terkait rekrutmen ASN baru dan beban finansial yang mungkin timbul, dampaknya terhadap APBN, serta strategi pemerintah mengatasi tantangan ini secara efisien.
Menurut data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), hingga akhir 2023, Indonesia memerlukan tambahan ASN baru sekitar 1,3 juta. Itu untuk memenuhi rasio ideal ASN di angka 1,5 hingga 2 persen total populasi tanah air. Atau, setara dengan 4,2 juta hingga 5,6 juta ASN.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat angka penduduk Indonesia sudah mencapai 282.477.584 jiwa.
Di negara-negara maju seperti negara-negara Nordik atau Eropa Barat, rasio ASN terhadap populasi biasanya lebih tinggi. Misalnya, Finlandia memiliki rasio ASN yang berkisar 3,4 persen dari total populasi. Singapura juga memiliki rasio yang mendekati 2,5 persen dari populasinya. Negara-negara ini umumnya memiliki pelayanan publik yang lebih efektif. Hal itu ditopang oleh struktur birokrasi yang efisien dan tenaga kerja ASN terlatih.
Untuk negara berkembang dengan populasi besar seperti Indonesia, rasio ideal biasanya berada di antara 1,5 persen hingga 2 persen dari populasi. Namun, dengan geografis dan kondisi medan serta kualitas manusia Indonesia saat ini, tidak hanya rasio yang penting. Kualitas dan distribusi ASN sesuai kebutuhan di tiap daerah dan sektor, juga menjadi faktor penghitung rasio ideal.
Rekrutmen ASN baru yang 1,3 juta itu, diharapkan dapat mengisi kekosongan formasi di berbagai sektor. Kekurangan ini terutama dirasakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam sektor kesehatan, misalnya, banyak daerah, terutama di pelosok, kekurangan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Di bidang pendidikan, kekurangan guru terjadi di wilayah-wilayah terpencil dengan sekitar 400.000 kekosongan posisi yang harus diisi untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
Beban pensiun juga menjadi masalah signifikan. Setiap tahun, antara 150.000 hingga 200.000 ASN memasuki usia pensiun. Umumnya mereka berasal dari generasi baby boomer Hal itu menciptakan celah besar dalam tenaga kerja sektor publik. Pada 2023, diperkirakan ada penurunan 7 persen dalam total jumlah ASN aktif karena pensiun, menambah kebutuhan mendesak untuk rekrutmen baru.
Dampak Finansial
Penambahan 1,3 juta ASN baru akan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap anggaran negara. Setiap ASN baru memerlukan anggaran sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta per tahun untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan perhitungan ini, total biaya tahunan untuk penambahan ASN baru, bisa mencapai Rp130 triliun hingga Rp195 triliun.
Anggaran ini harus dipertimbangkan dalam konteks APBN yang sudah mengalami pemangkasan anggaran di beberapa kementerian. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan sebesar 10 persen pada 2024, mengingatkan kita akan prioritas anggaran yang ketat. Dengan adanya beban tambahan dari rekrutmen ASN baru, keseimbangan anggaran dapat terganggu, berpotensi meningkatkan defisit anggaran yang sudah berada di angka tiga (3) persen dari PDB pada 2023.
Di lain pihak, kenaikan belanja pegawai berpotensi memperburuk defisit APBN. Defisit anggaran yang besar dapat memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan, seperti utang luar negeri atau penerbitan obligasi.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPP) Kementerian Keuangan, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp7.500 triliun pada akhir 2023. Penambahan beban fiskal dari gaji ASN baru, jelas akan meningkatkan tekanan pada pembiayaan utang, memicu kebutuhan untuk pengelolaan utang yang lebih ketat, dan berpotensi menambah beban bunga utang di masa depan.
Penambahan anggaran untuk gaji ASN dapat memengaruhi prioritas anggaran dalam sektor-sektor produktif lainnya. Misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mungkin akan terpangkas. Anggaran infrastruktur pada 2024 telah dipangkas sebesar delapan (8) persen untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran lain. Penambahan ASN baru dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan keterlambatan dalam proyek-proyek pembangunan yang mendesak.
Di sisi lain, penambahan ASN di sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan Pendidikan, memang sangat diperlukan. Kekurangan tenaga medis dan guru di wilayah terpencil menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan bahwa sekitar 30 persen sekolah di daerah terpencil, kekurangan guru tetap. Begitu juga dengan sektor kesehatan, di mana 20 persen dari rumah sakit di daerah terpelosok masih kekurangan dokter dan tenaga medis lainnya.
Penambahan ASN yang terencana di sektor-sektor ini dapat membantu memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memprioritaskan rekrutmen di daerah yang paling membutuhkan dan sektor-sektor yang paling terdampak.
Solusi Cerdas dan Cermat
Untuk mengatasi beban finansial dari penambahan ASN, pemerintah harus mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Reformasi perpajakan menjadi salah satu solusi utama. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN, yakni sekitar 10 persen dibandingkan dengan rata-rata 15 persen. Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak, dan dorongan terhadap investasi dapat membantu menambah pendapatan negara.
Selain itu, pengurangan belanja yang tidak produktif dan peningkatan efisiensi di sektor-sektor lain juga penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran, termasuk untuk gaji ASN, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Digitalisasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
Intinya, penambahan 1,3 juta ASN baru merupakan langkah strategis untuk memperbaiki birokrasi dan pelayanan publik. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang cermat dan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan reformasi yang tepat, penambahan ASN dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara, tanpa menambah beban fiskal yang tidak dapat ditanggung.
Karenaitu, pemerintah harus memastikan bahwa rekrutmen ASN ini tidak hanya menambah jumlah pegawai. Tapi, juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor publik. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa penambahan ASN tidak menjadi beban yang merugikan, melainkan sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. (*)
