Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalamPemilihan Presiden 2024 menandai babak baru dalam demokrasi Indonesia. Duet lintasgenerasi ini sempat membawa harapan akan percepatan pembangunan. Namun, belum genapsetahun berkuasa, Wakil Presiden Gibran menghadapi tekanan politik dan kritik publik yang mempertanyakan legitimasi serta kapasitasnya. Bagi investor, gejolak politik di level pucukkekuasaan menjadi indikator awal risiko yang dapat mengganggu prospek pertumbuhanekonomi.
Ketidakpastian Politik dan Risiko Investasi
Ketidakpastian adalah musuh utama investasi. Investor, baik domestik maupun asing, memprioritaskan stabilitas politik dalam pengambilan keputusan. Manuver politik yang menggoyang posisi Gibran mengirim sinyal ketidakstabilan di lingkaran kekuasaan. LaporanPRS Group menunjukkan skor Political Risk Index Indonesia turun dari 72 menjadi 70 pada kuartal pertama 2025, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitaspemerintahan pasca pemilu .
Survei Bloomberg Economics mencatat bahwa 33 ekonom memprediksiperekonomian Indonesia pada 2025 menghadapi potensi resesi, menandakan adanyapeningkatan risiko ketidakstabilan ekonomi . Investor tidak hanya membaca data, tetapi juga menafsirkan narasi. Ketika narasi politik yang berkembang adalah soal perselisihan internal atau potensi reshuffle kabinet, maka capital flight bisa menjadi konsekuensi yang takterelakkan. Studi McKinsey menyatakan bahwa ketidakpastian politik berkontribusisignifikan dalam memperlambat arus investasi jangka panjang di negara-negara berkembang .
Gibran dan Komitmen Ekonomi Nasional
Selama kampanye, pasangan Prabowo-Gibran mengusung janji pertumbuhanekonomi 6–7 persen per tahun, target investasi lima tahun sebesar Rp11.855 triliun, program makan siang dan susu gratis, hilirisasi industri, serta penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Berdasarkan Outlook Ekonomi Indonesia 2025 dari Kemenko Perekonomian, program-program ini membutuhkan dukungan fiskal minimal 4,5 persen dari PDB per tahun, sertaproyeksi tambahan investasi asing langsung sebesar USD60–80 miliar dalam periode 2025–2029.
Gibran aktif mendorong peran sektor swasta dan Kadin dalam menjaga ikliminvestasi, terutama pada sektor padat karya dan ekspor. Ia juga mempromosikan akselerasidigitalisasi, ekonomi hijau, serta pemanfaatan teknologi blockchain dan kecerdasan buatandalam transformasi ekonomi. Namun, tekanan politik terhadap dirinya dapat melemahkankoordinasi antar-lembaga, menyebabkan proyek strategis tertunda karena tarik-menarikkepentingan politik.
Potensi Penundaan Proyek Strategis
Salah satu dampak langsung dari ketidakpastian politik adalah penundaan proyekstrategis. Program makan siang gratis, misalnya, membutuhkan koordinasi lintas kementeriandan pemerintah daerah. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa untuk menjalankanprogram ini secara nasional pada tahun pertama, dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun. Namun, hingga April 2025, hanya Rp26 triliun yang disetujui dalam APBN sebagaianggaran tahap awal.
Proyek hilirisasi industri yang melibatkan investor asing dari China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab juga dapat mengalami kebuntuan jika persepsi risiko terhadap Indonesia meningkat. Data dari BKPM menunjukkan bahwa komitmen investasi dari sektor hilirisasimencapai USD14,2 miliar dalam triwulan pertama 2025, namun realisasi investasinya masihtertahan sebesar 42 persen karena kehati-hatian investor atas situasi politik dan isukeberlanjutan kebijakan.
Fluktuasi Pasar Keuangan dan Nilai Tukar
Pasar keuangan adalah barometer cepat dari dinamika politik. Ketidakpastian posisiGibran dapat mendorong volatilitas pada indeks harga saham gabungan (IHSG) maupun nilaitukar rupiah terhadap dolar AS. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa IHSG mengalami koreksi sebesar 2,3 persen selama dua minggu terakhir bulan April 2025, terutama pada sektor infrastruktur, energi, dan barang konsumsi. Di saat yang sama, nilaitukar rupiah melemah hingga menyentuh angka Rp16.886 per dolar AS, mencerminkansentimen negatif dari ketidakpastian domestik.
Bank Indonesia mencatat arus keluar dana asing sebesar Rp7,6 triliun selama bulanApril 2025. Itu grafik tertinggi sejak pergantian pemerintahan. Ini menjadi sinyal bahwastabilitas politik domestik merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku pasar.
Persepsi Dinasti Politik dan Moral Investor
Kritik terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik soal dinasti politik. Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden, sertakedekatan Gibran dengan Presiden Joko Widodo sebagai anak-bapak, memperkuat narasibahwa pencalonannya dipermudah oleh koneksi kekuasaan. Meski secara legal tidak adapelanggaran, persepsi publik dan moral politik menjadi hal yang tak kalah penting dalamiklim demokrasi modern.
Banyak investor institusional, khususnya dari Eropa dan Amerika Serikat, kini mulaimemasukkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam penilaian mereka. Laporan dari ISS ESG menempatkan Indonesia dalam posisi moderat dalam penilaian tata kelola, namun memperingatkan potensi peningkatan risiko jika terdapat indikasi bahwaproses hukum dan demokrasi tidak berjalan secara transparan dan adil .
Menakar Dampak pada RPJPN dan Target Visi Indonesia Emas 2045
Ketidakstabilan politik juga bisa memengaruhi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Sebagai bagian dari tim eksekutif, Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam sinkronisasi dan pengawasan kebijakanantarkementerian. Jika Gibran kehilangan kepercayaan politik atau bahkan dipaksa mundur, maka fase awal RPJPN akan dimulai dengan koordinasi yang lemah.
Hal ini tentu akan memengaruhi pencapaian target-target ambisius, sepertitransformasi ekonomi digital, industrialisasi berbasis hilirisasi, kemandirian pangan dan energi, serta pemerataan infrastruktur. Menurut Laporan Proyeksi Ekonomi 2045 dariBappenas, ketertundaan implementasi awal program dalam tiga tahun pertama akanmemangkas potensi pertumbuhan kumulatif hingga 1,5–1,8 persen PDB, yang setara denganRp1.500 triliun dalam nilai ekonomi riil.
Menjaga Kepercayaan, Menyelamatkan Masa Depan
Stabilitas politik bukan semata-mata soal harmoni elite, tetapi kunci dari kepercayaanpublik dan dunia usaha. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengomunikasikan secara jelasdan konsisten arah kebijakan ekonomi mereka. Selain itu, Presiden Prabowo wajibmemberikan dukungan politik terbuka kepada Gibran sebagai bentuk soliditas pemerintahan.
Upaya menggoyang posisi Gibran justru bisa menjadi senjata makan tuan bagipelakunya. Jika kondisi politik memburuk, maka seluruh stakeholder—termasuk para aktorpolitik yang menebar manuver—juga akan terdampak akibat menurunnya kepercayaan publikdan mandeknya program pembangunan.
Langkah selanjutnya adalah mengawal agenda reformasi birokrasi, memperkuatsupremasi hukum, dan menjaga jalannya demokrasi agar tetap dalam rel konstitusional. Semua itu penting untuk membentuk kembali narasi positif di mata investor global.
Mengawal Demokrasi Nir-Ego Personal
Gibran Rakabuming Raka bukan hanya simbol regenerasi dalam politik nasional, tetapi juga menjadi tolok ukur seberapa siap Indonesia menyambut kepemimpinan muda di era baru. Gonjang-ganjing terhadap dirinya adalah ujian bagi kematangan demokrasi kita. Namun yang lebih utama: ini adalah ujian bagi masa depan ekonomi Indonesia.
Menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan bukan berarti membungkamkritik, melainkan memastikan bahwa dinamika politik tidak membajak arah pembangunandan merusak kepercayaan yang telah susah payah dibangun. Indonesia perlu lebih darisekadar pertumbuhan ekonomi. Kita membutuhkan arah yang jelas, kepemimpinan yang solid, dan ketegasan untuk membedakan antara demokrasi yang sehat dan manuverkekuasaan yang merusak. Jika tidak, target menjadi negara maju pada 2045 hanya akanmenjadi slogan tanpa substansi. (*)