KABARBURSA.COM - PT PLN (Persero) memiliki rapor merah hingga pertengahan tahun 2025. Kinerja perusahaan pelat merah ini menjadi sorotan setelah terjadinya pemadaman listrik di dua wilayah berbeda yakni Bali dan Aceh
Diketahui, pada Jumat, 2 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, sejumlah wilayah di Bali mengalami blackout atau pemadaman listrik skala pulau.
Sejumlah wilayah terdampak pemadaman listrik tersebut. Di antaranya ialah Kota Denpasar, Buleleng, Jembrana, Kabupaten Badung, Karangasem, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung.
Listrik di Pulau Dewata kembali pulih kurang dari 12 jam pada Sabtu, 3 Mei 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan indikasi pemadaman listrik di Bali akibat gangguan pada sistem penyaluran listrik.
“Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” ujar dia dalam keterangan pers pada 3 Mei 2025.
Empat bulan berselang, atau tepatnya pada 29 September 2025, giliran Aceh yang mengalami pemadaman listrik. PLN memastkan listrik kembali pulih 100 persen tiga hari setelahnya atau pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Adapun wilayah-wilayah yang terimbas padamnya listrik tersebut yakni Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir dalam keterangannya memastikan jika pihaknya telah bekerja selama 24 jam untuk memastikan pemulihan listrik.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan evaluasi untuk memperkokoh sistem kelistrikan usai pemadaman di Aceh.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan pemadaman di Bali dan Aceh tersebut disebabkan tidak adanya mitigasi risiko operasional yang baik dari PLN.
"Kalau dilakukan mitigasi dengan baik, tentu potensi masalah bisa diantisipasi," ujar dia kepada Kabarbursa.com, Selasa, 14 Oktober 2025.
Herry mengakui jika kasus pemadaman di Bali sangat berbahaya, karena yang terkena pemadaman adalah bandara, yang merupakan pintu gerbang Indonesia.
"Dampak buruknya bukan hanya soal reputasi, tetapi juga keselamatan dan ekonomi," ungkapnya.
Herry menilai kejadian pemadaman di dua wilayah berbeda itu sepenuhnya masalah PLN karena tidak dikelola dengan baik. Kalau ada bencana alam pun, sekiranya analisis dan pengelolaan risikonya memadai, lebih mudah diatasi.
"Jadi, jangan cari kambing hitam' seperti sabotase atau lainnya. PLN sendiri yang harus tanggung jawab," ungkapnya.
PLN pun diminta memperbaiki kinerja operasionalnya, terutama dalam pengelolaan risiko. Pada kasus di Bali, Herry memandang seharusnya penurunan daya bisa diprediksi.
Untuk pemerintah, Herry menyinggung soal selama ini PLN memiliki monopoli yang nyaris tak terbatas. Padahal, UU hanya memberikan monopoli ke PLN untuk distribusi saja.
Ia menuturkan pemerintah perlu bentuk regulator di bidang penyediaan listrik ke konsumen. Tujuannya ialah agar ada yang mengontrol layanan.
"Sebagai contoh, di sektor migas kan ada SKK Migas untuk hulu dan BPH Migas untuk hilir. Di jalan tol ada BPJT. Regulator ini penting untuk mengawasi supaya layanan yang diterima konsumen lebih baik," pungkasnya.